Tjahjo Kumolo

Yang Penting Bisa Menangkap Tikus

Oleh: Tjahjo Kumolo

Spekulasi itu berakhir sudah. Presiden terpilih, Joko Widodo, didampingi wapres terpilih Jusuf Kalla, Ketua Tim Transisi Rini MS Soewandi, Senin (15/9/2014) di Jakarta, mengumumkan struktur kabinetnya yang terdiri atas 34 kementerian, dengan rincian 18 kementerian akan diisi profesional murni, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian, dan 16 kementerian diisi profesional partai politik. Namun, spekulasi baru pun muncul, siapa nama-nama menteri?

Ada yang menilai, kementerian yang jumlahnya sama dengan di Kabinet Indonesia Bersatu II . Namun, seperti yang disampaikan Pak Jokowi, jumlah itu wajar karena jumlah penduduk Indonesia mencapai 240 juta jiwa. Jokowi-JK memaksimalkan jumlah yang diamanatkan Undang-Undang (UU) No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Ada pula yang mempersoalkan 16 kementerian yang akan diisi profesional parpol.

Pak Joko Widodo tegas bahwa tidak pernah mendikotomikan antara Partai dan Profesional. Orang partai yang profesional banyak dan juga orang profesional yang memahami masalah berpartai.

Menyangkut jumlah kementerian yang dianggap gemuk, dan adanya dikotomi antara profesional murni dan profesional parpol, sejatinya kedua hal tersebut tak perlu dijadikan polemik. Bila Deng Xiao Ping (1904-1997) bisa berkata, “Tidak penting kucing itu putih atau hitam, yang penting bisa menangkap tikus”, untuk membandingkan sistem ekonomi kapitalisme dengan sosialisme, yang penting bisa memakmurkan rakyat. Maka dengan analogi yang sama, tak perlu mempertentangkan apakah kabinet Jokowi-JK gemuk atau ramping, dan tak perlu pula mendikotomikan profesional murni dan profesional parpol, yang penting kabinet tersebut efektif, bisa bekerja profesional dan bersih serta memahami manajemen organisasi pemerintahan dalam mengimplementasikan sembilan program prioritas Jokowi-JK yang disebut “Nawa Cita”, demi memajukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kunci efektivitas sebuah kabinet terletak pada kredibilitas dan profesionalitas menteri-menteri sebagai pembantu Presiden, fungsi koordinasi menyangkut perencanaan, kebijakan, administrasi, penganggaran dan pengendalian pelaksanaan kebijakan. Presiden terpilih Bpk Jokowi rencananya akan membuat  Kantor Kepresidenan, yang dilengkapi sub-sub fungsional mulai perencanaan, kebijakan, administrasi, penganggaran dan pengendalian pelaksanaan kebijakan, serta ditambah satu sub bila dibutuhkan yang fokus menangani program prioritas pemerintah, sehingga Bappenas, Sekretariat Negara, dan Dirjen Anggaran masuk dalam koordinasi ke Kantor Kepresidenan ini. Kantor Wakil Presiden juga akan dilebur ke Kantor Kepresidenan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari adanya dualisme, serta demi efisiensi dan effektifitas sebuah kpts politik pembangunan Pem Pusat.

Dengan pola Kantor Kepresidenan yang meng-cover mulai dari perencanaan, kebijakan, anggaran, dan pengendalian peleksanaan kebijakan, Pemerintahan Jokowi-JK kedepan diharapkan mampu melakukan sinergi antar-program pemerintahan sehingga lebih efektif dan efisien dalam koordinasi kabinet untuk menghindari over lapping atau tumpang-tindih.

Selama ini publik lebih disibukkan dengan ukuran (size) postur kabinet, sementara aspek lain yang tak kalah penting, bahkan sangat penting dalam sistem pemerintahan presidensial, dikesampingkan.

Amanat konstitusi sangat jelas bahwa menteri merupakan pemerintahan dalam pengertian sehari-hari. Maka fokus pembahasan saat ini adalah bagaimana memastikan agar postur di setiap kementerian betul-betul menjamin terlaksananya fungsi dasar negara dan menghindarkan adanya duplikasi fungsi. Sebagai contoh, fungsi pemberantasan kemiskinan banyak terdistribusi ke banyak kementerian, sehingga tidak fokus.

Tim Transisi dibawah komando Bp Joko Widodo, telah menyerahkan kriteria dan tugas-tugas para menteri kepada Bp Jokowi-JK, namun mereka tak masuk wilayah politik dengan menentukan nama. Nama-nama calon menteri tetap menjadi hak prerogratif Pak Jokowi selaku presiden terpilih, sebagaimana diamanatkan Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”.

Ruang politik untuk membahas nominasi menteri dilakukan langsung oleh Pak Jokowi dengan berkonsultasi kepada para ketua umum parpol pendukung. Sekali lagi, Tim Transisi tak masuk ke ruang politik ini. Tim Transisi hanya memberikan kriteria menteri berdasarkan integritas, kompetensi, dan ideologis, bukan perimbangan politik.

Sebanyak 19 kementerian tak akan mengalami perubahan, termasuk Kementerian Agama tetap ada. namun mungkin akan ada penggabungan kementerian dan ada pula kementerian baru.

Mengapa ada kementerian yang tetap dan ada yang berubah? Pasal 17 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, “Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.”

UU No. 39/2008 menyebutkan, kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Urusan tertentu dalam pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD 1945, meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, dan pertahanan.

Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945, meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, HAM, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan.

Lalu urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, meliputi urusan perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, BUMN, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan daerah tertinggal.

Urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945 dan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah, tidak harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri. Sebab itu, Presiden dapat membentuk atau mengubahnya. Pembentukannya mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, dan/atau perkembangan lingkungan global.

Adapun pengubahan kementerian, akibat penggabungan atau pemisahan, dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas, perubahan dan/atau perkembangan tugas dan fungsi, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas, kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas, peningkatan kinerja dan beban kerja pemerintah, kebutuhan penanganan urusan tertentu dalam pemerintahan secara mandiri, dan/atau kebutuhan penyesuaian peristilahan yang berkembang.

Terkait efisiensi dari sejumlah peleburan kementerian, hal itu tidak akan menguras anggaran negara karena peleburan itu masih dalam ranah kementerian yang saat ini sudah ada, hanya dilebur saja sehingga tidak membutuhkan gedung baru atau pegawai baru.
Dalam pikiran Presiden terpilih Bp Jokowi bahwa pemerintahan kedepan fokus pada kerja untuk mendengar aspirasi rakyat dan melaksanakan setiap keputusan politik pembangunan pemerintah pusat dengsn implementasi TRISAKTI untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas pembangunan.

–Tjahjo Kumolo, SH, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Ketua Tim Pemenangan Pilpres 2014 Jokowi-JK–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.