Tjahjo Kumolo

Wakil Rakyat Lima Presiden

Wakil rakyat lima presiden. Itulah julukan yang dapat diberikan kepada Tjahjo Kumolo, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selama berdinas di gedung parlemen sejak 1987, Tjahjo telah mengalami pemerintahan lima presiden, yaitu Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Hingga sekarang memasuki periode keenam menjadi anggota legislatif, Tjahjo yang juga Sekretaris Jenderal PDI-P melihat DPR selalu mengalami kemajuan. Pendidikan rata-rata anggota DPR semakin tinggi. Gaji dan fasilitas juga makin baik.

Saat duduk pertama kali di parlemen tahun 1987, gaji Tjahjo sekitar Rp 1 juta tiap bulan dipotong pajak. Fasilitas seperti mesin cuci dan kulkas belum ada di rumah jabatan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. ”Saat itu kami mendapat kupon jaminan memperoleh tempat duduk di kereta api,” kenang Tjahjo. Dengan kupon itu, ia pulang ke Semarang, Jawa Tengah, menemui konstituennya, minimal dua kali sebulan.

Selama menjadi anggota DPR, Tjahjo yang dilahirkan pada 1 Desember 1957 ini memang selalu berasal dari daerah pemilihan di Jawa Tengah, tempat kelahirannya.

Saat ini Tjahjo mengaku gajinya sekitar Rp 50 juta tiap bulan. Setiap kali reses ada tambahan Rp 26 juta. Setahun DPR empat kali reses.

”Sekarang dalam satu tahun anggota DPR dapat beberapa kali ke luar negeri dengan biaya negara. Dahulu belum tentu dalam satu tahun kami ke luar negeri. Kami baru dapat ke luar negeri jika ada pertemuan parlemen internasional atau diajak pemerintah,” kenang Thahjo.

Namun, tutur Tjahjo, tugas anggota DPR saat ini lebih berat. Masyarakat yang semakin kritis menuntut anggota DPR bekerja lebih giat dan aspiratif.

Hal senada disampaikan Martin Hutabarat (60), anggota DPR dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Martin pernah jadi anggota DPR 1987-1992.

”Saat Orde Baru rancangan undang-undang hanya berasal dari pemerintah. Sekarang RUU juga dapat berasal dari inisiatif DPR,” tutur Martin.

Kebijakan itu tidak hanya membuat wewenang DPR saat ini lebih besar. DPR juga memiliki anggaran penyusunan UU yang pada tahun 2012 besarnya Rp 7,2 miliar tiap UU, naik ketimbang anggaran tahun 2011 yang Rp 5,8 miliar. Anggaran pembuatan UU itu, antara lain, dipakai anggota DPR untuk studi banding ke luar negeri.

”Tambahan” tugas membuat UU ini juga memunculkan alasan DPR perlu membangun gedung baru. Ini karena DPR akan mendapat tambahan staf ahli. Ruangan setiap anggota DPR seluas sekitar 36 meter persegi dianggap tak layak menampung setiap anggota DPR yang kini didampingi dua staf ahli dan seorang asisten pribadi.

Padahal, ujar Martin mengenang, tahun 1987-1992, ruang anggota DPR yang luasnya sekitar 40 meter persegi dipakai bersama enam anggota DPR dan seorang sekretaris.

Meski fasilitas minimal, lanjut Martin, DPR saat itu lebih disiplin. Dipicu sikap Fraksi TNI/Polri yang hampir semua anggotanya selalu hadir di semua rapat, fraksi lain terpancing hadir dengan pasukan lengkap.

Jika demikian, apa yang sebenarnya dibutuhkan anggota DPR saat ini? ”Harus lebih banyak bersyukur karena semuanya sudah lebih baik,” kata Martin. (M Hernowo)

Sumber: Kompas, Jumat 15 April 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *