Tjahjo Kumolo

Video Conference Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata-2018, Catatan Mendagri

Catatan Mendagri
Pada Acara Video Conference Dalam Rangka Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata-2018

Senin, 24 September 2018

I. PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019

Diperlukan upaya mengawal kualitas Pemilu mulai dari jajaran penyelenggara, Pemerintah dan pemerintah daerah, Ormas, partai politik, media massa, dan seluruh elemen masyarakat lainnya.

II. TANTANGAN DEMOKRASI MELALUI POLITIK IDENTITAS, UJARAN KEBENCIAN, DAN KAMPANYE HITAM MENGHADAPI PEMILU 2019

1. Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa “sama”, baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya.

2. Selama radikalisme dalam bentuk ujaran kebencian bercampur dengan propaganda politik dan kampanye hitam akan digunakan sebagai alat meraih kekuasaan. Tentunya hal itu mengancam kedamaian dan pluralisme kehidupan masyarakat Indonesia.

3. Meski potensial, politik identitas tergantung beberapa hal, tergantung calon atau kandidat yang akan maju, rivalitasnya antara siapa dan siapa.

III. MEMBANGUN PERSPEKTIF PERDAMAIAN MENGHADAPI PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

1. Praktik politik identitas, ujaran kebencian dan politisasi SARA dalam kontestasi politik perlu diredam dengan menerapkan konsep peace building atau membangun perspektif perdamaian.

2. Para politisi tidak menggunakan isu agama sebagai salah satu bahan kampanye.

IV. PERAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

1. Suksesnya Pemilu harus didukung seluruh pemangku kepentingan Pemilu.

2. Diperlukan persamaan persepsi di antara pemangku kepentingan.

3. Bentuk Bantuan dan Fasilitasi dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara lain:
a. Penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS;
b. Penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS;
c. Pelaksanaan sosialisasi;
d. Pelaksanaan pendidikan politik;
e. Kelancaran transportasi pengiriman logistik;
f. Pemantauan kelancaran penyelenggaraan pemilu;
g. Kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilu.

4. Dukungan Kemendagri untuk Kelancaran Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2019, antara lain:
a. Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum membentuk Tim Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi perkembangan situasi politik di daerah, guna memastikan kelancaran penyelenggaraan pemilu.
b. Membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah.

5. Dukungan Kemendagri untuk Data Pendukung dalam rangka Pemilu SerentakTahun 2019, antara lain:
a. Ditjen Dukcapil menyiapkan DP4 yang diserahkan Menteri Dalam Negeri dalam hal ini diwakili oleh Sekjen Kemendagri kepada KPU pada tanggal 15 Desember 2017 di Hotel Borobudur Jakarta, dengan elemen data berupa: NIK, Nomor KK, Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Status Kawin, Jenis Kelamin dan Alamat, Selanjutnya seminggu setelah penyerahan, Ditjen Dukcapil menyerahkan data lengkap dalam bentuk CSV (Comma Separated Value) dan dalam format SQL sesuai dengan konsep database KPU untuk lebih memudahkan dan menghindari permasalahan dalam proses import data.
b. Ditjen Dukcapil memberikan hak akses 200.000 per hari/user ID.
c. Menghimbau Dinas Dukcapil Kab/Kota agar tidak mudah menerbitkan NIK baru karena akan berpotensi menjadi NIK ganda, karena ada kemungkinan NIK yang kosong di DPS dia sudah memiliki NIK.
d. Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan sebagai bentuk tindak lanjut perintah Bapak Presiden memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat dalam hal administrasi kependudukan.

V. KLARIFIKASI KEMENDAGRI ATAS BEBERAPA POLEMIK YANG MUNCUL TERKAIT PEMILU TAHUN 2019 SAAT INI
1. Terkait isu penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 melalui e-Voting:
a. Pemilu 2019 tidak mungkin menggunakan e-Voting.

b. Sistem Noken hanya berlaku bagi daerah atau TPS tertentu di Papua dan hanya diperbolehkan pada penyelenggaraan Pilkada dan bukan pada Pemilu 2019.

c. Sistem pada Pemilu 2019 adalah one man one vote, dengan cara mencoblos surat suara.

2. Berkenaan dengan penemuan kepingan KTP elektronik (KTP-el) di Kampung Tarikolot RT 03/RW 02, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, berikut penjelasan Kemendagri melalui Press Release Nomor 471.13/16382/DUKCAPIL:

a. Dari angka 2.910 keping dimaksud, sebanyak 513 KTP manual (KTP lama bukan KTP-el), dan 111 KTP-el rusak secara fisik. Sisanya 2.286 adalah KTP-el yang invalid karena sudah tidak berlaku akibat adanya perubahan elemen data seperti pindah alamat dan merubah status. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengecekan melalui alat baca (card reader) KTP-el. Untuk blanko Kartu Keluarga juga tidak berlaku karena adanya perubahan tanda tangan blanko dari tanda tangan Camat.

b. Dari informasi awal, diketahui bahwa ruang tempat penyimpanan arsip di kecamatan memang saat itu akan dipakai untuk Panitia Pemilihan Kecamatan melakukan proses Pilkada Serentak tahun 2018, sehingga arsip-arsip yang ada dikeluarkan sementara termasuk blanko yang rusak. Namun pertanyaannya siapa yang “membuang” arsip blanko ini yang masih didalami. Namun hal ini diyakini hanya kelalaian seseorang yang tidak mengerti dan tidak mengetahui pentingnya arsip. Kemendagri sungguh-sunguh mendalami terjadinya hal ini dan akan memberikan pembinaan secara proporsional bagi yang bersalah.

TJAHJO KUMOLO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *