Tjahjo Kumolo

Tugas Pokok Tim Kemendagri dan Praja IPDN di Lokasi Bencana Sulteng

Tim Kemendagri dan Praja IPDN ditugaskan fokus pada tugas pokok dan kewenangan Kemendagri. Oleh karena itu Tim ke lokasi fokus melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukam pendataan aparat pemda dan DPRD yang jadi korban meninggal, hilang serta yang kehilangan keluarga, rumah dll.

2. Melakukaan pendataan infrastruktur pemerintahan yang rusak (kantor-kanotr pemeritahan yang rusak, sarana prasarana peralatan kantor dll) pada Pemprov Sulteng, Kota Palu, Kab. Sigi, Kab. Donggala dan Kab. Parigi Moutong.

3. Melakukan pendampingan kepada pemda antara lain: pendampingan penyusunan dan perubahan APBD, pertajam fokus sasaran untuk penanganggukan bencana, perbaikan sarana prasarana pelayanan KTP el.

4. Memberikan semangat kepada rekan-rekan aparat pemda yg selamat untuk kembali bekerja normal seperti masa sebelumnya.

5. Mendorong pemda untuk membuat tempat-tempat pelayanan pemerintahan darurat. Misalnya: jika kantor desa/kantor lurahnya hancur maka bisa kantor lurah sementara. Jika Lurahnya korban meninggal maka bisa segera tunjuk Plt. Lurah dll. Begitu pula jika kantor dinas dan kecamatan yang rusak dll.

4. Hasil pendataan aparatur yang meninggal selanjutnya dikoordinasikan dengan Kemenpan untuk kemungkinan penambahan formasi penerimaan PNS baru untuk di Sulteng dan jurusan yang diterima sesuai kebutuhan di lokasi bencana. Misalnya : sarana geologi, guru psikologi, dokter, perawat, penyuluh pertanian dan penyuluh perikanan dll.
Dan angggota DPRD yang jika ada yang jadi korban meninggal, segera dilakukan PAW.

5. Hasil pendataan infastruktur dan sarana prasarana peralatan pemerintahan yang rusak maka akan dibangun kembali dengan dukungan APBN, baik bersumber dari dana Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Bidang Pemerintahan, menggunakan dana program penanggulangan bencana. Untuk itu kemendagri akan segera koordinasi Menteri PUPR untuk membantu bangun gedung kantor pemerintahan yang tahan gempa.

6. Intinya Kemendagri akan mengawal dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah Prov Sulteng, Kab. Donggala, Kota Palu, Kab. Sigi dan Kab Parigi Moutong dapat kembali normal. Kemendagri akan berkoordnasi dengan Menpan untuk penanganan aparat yang menjadi korban. Sedangkan untuk pembanguan kantor-kantor dan sarana prasarana pemerintahan akan berkoordinasi dengan Menkeu, Kepala Bappenas, Menteri PUPR dan BNPB.

Demikian.