Tjahjo Kumolo

Tjahjo: Sering Tak Dipikirkan Dampak Pemekaran Bagi Masyarakat

Yogyakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan, pihaknya maklum banyak usulan daerah otonomi baru. “Ibaratnya orang itu lebih ingin menjadi kepala tikus daripada menjadi buntut dari seekor gajah,” ujar Tjaho di sela symposium Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Nasional di Yogyakarta Selasa (13/3/2018).

Tjahjo juga mengatakan bahwa sering tak dipikirkan dampak pemekaran itu bagi masyarakat.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan sampai Januari 2018, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerima sedikitnya 314 usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) atau pemekaran. Usulan pemekaran itu disampaikan langsung kepada Kemendagri dan sebagian besar melalui DPR dan DPD. “Tapi mohon maaf, usulan daerah otonomi baru itu untuk saat ini kami stop dulu,” ujar Tjahjo.

Tjahjo menuturkan meski usulan daerah otonomi itu merupakan hak konstitusional daerah, namun harus dilihat juga perjalanannya. Ia mencontohkan, ada suatu daerah kabupaten di Indonesia dengan jumlah penduduk 10.000 jiwa, yang awalnya terdiri dari lima kecamatan, selama tiga tahun getol menuntut pemekaran hanya karena tidak mampu menentukan ibukota kabupatennya.

Kabupaten itu pun mengusulkan diri agar bisa pecah menjadi dua kabupaten. Di mana satu kabupaten hanya akan memiliki dua kecamatan dan kabupaten pecahan lain memiliki tiga kecamatan. Tjahjo menuturkan berbagai daerah yang mengusulkan pemekaran atau membentuk daerah otonomi baru itu antara lain terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang muncul usulan pembentukan Provinsi Sumbawa juga Provinsi Kepulauan Buton. Kemudian di Provinsi Sumatera Utara juga muncul usulan pembentukan Provinsi Nias serta Provinsi Tapanuli Selatan.

Ada juga dari Provinsi Kalimantan Tengah berupa usulan provinsi Barito Selatan dan Barito Utara. Selain itu usulan pemekaran juga muncul di Provinsi Lampung juga Papua. Selain itu usulan pemekaran di tingkat kabupaten sehingga jumlahnya 314 usulan pemekaran.

Tjahjo menuturkan, meski pemekaran hak konstitusional daerah, namun di era Presiden Joko Widodo ini ada sejumlah hal yang menjadi pertimbangan pusat untuk menunda dulu usulan itu. “Sepanjang pemekaran itu memang mempercepat kesejahteraan dan pemerataan pembangunan daerah, hal itu ngga masalah,” ujarnya. (Kumparan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *