Tjahjo Kumolo

Tjahjo Minta DPR Segera Raker Bahas Geng Motor

WartaNews-Jakarta – Personil komisi I DPR RI, Tjahjo Kumolo menyatakan jika pemanggin teradap TNI dan Polri soal kasus “geng motor cepak” perlu dilakukan. Namun, karena TNI dan Polri berbeda rekan kerjanya di DPR maka menurutnya perlu dilakukan rapat gabungan atara Komisi I, III, TNI dan Polri.

“Keputusan ada pada Pimpinan Komisi I dan Pimpinan DPR kalau ada Rapat gabungan antara komisi I dan III. Karenarn mitra Polri dan TNI berbeda komisi,” kata Tjahjo saat diubungi wartawan, Senin (23/4).

menurut Wasekjen PDI Perjuangan itu, sebaiknya pemagilan kedua institusi hukum itu dilakukan pada masa reses. Sebab, kalau menunggu setelah masa reses, jelas Tjahjo, sudah tidak aktual masalahnya.

“Prinsipnya, kasus ini harus segera clear. Kalau tidak akan memecah institusi TNI, kalau ada pihak ketiga yang menungganginya. Kewenangan pada polri dalam menjaga kamtibmas, perlu koordinsi sinkronisasi kinerja intelejen kita. Jangan selalu kecolongan, DPR kan hanya fungsi pengawasan,” jelasnya.

Tjahjo menilai, lambannya penanganan yang dilakukan oleh keepolisian karena kejadian kasus kekerasan yang mengatas namakan geng motor bukan hanya terjadi dijakarta saja.

“Soalnya tidak hanya di Jakarta saja. Tetapi, di daerah secara serentak,” katanya.

Lanjutnya, “DPR perlu bentuk Tim investigasi dan Raker secepatnya dalam masa reses DPR,” jelas Tjahjo.

Informasi, kata dia, yang berkembang, pada Tanggal 13 April, oknum Prajurit dengan orang yang tidak dikenal kumpul 200 orang di Monas. Mereka memakai pita kuning dan wajah di coret pakai warna putih.

“Kayak siap perang. Habis itu mereka menyisir dari Warakas, Priok sampai Salemba terus ke Pramuka. Ada tujuh titik yang mereka jalanni dan menghajar siapapun anak remaja yang ketemu di jalaan,” paparnya.

Sementara itu, terkait malah di Salemba para “geng motor cepak”  yang membunuh anak jual teh botol karena ikut lari ketika mereka datang hal itu harus segera diungkap.

“Dalam fungsi Pengawasannya, DPR harus secepatnya mengambil sikap politik, jangan biarkaan aksi warga sipil bertindak dengan brutal seperti itu. Pers sudah blow up kasus tersebut. Pimpinan TNI Kapolri sampai Presiden sudah menyampaikan pernyataan dan sikapnya. Sekarag DPR pada fungsi pengawasan harus bertindak meluruskan pemberitaan dan menyisir apa motivasi tersebut,” paparnya.

Kalau perlu, jelasnya,  DPR dalam masa reses perlu adakan Raker dengan Panglima TNI dan Kepala Staf serta Kapolri.

“Mari kita usut tuntas masalah tersebut. Polri kita yang tidak bisa berbuat untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat kita serta apa kinerja Intelejen kita sampai tidak ada antisipasi dini. Asas praduga tidak bersalah harus diluruskan dan diklarifikasi, belum tentu oknum TNI juga, jangan sampai mengadu domba, maka TNI dan POLRI harus bertindak cepat,” tandasnya.

Sumber: Wartanews, enin, 23 April 2012 14:08 WIB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *