Tjahjo Kumolo

Mendagri Sebut Perppu Ormas Untuk Jaga Pancasila dan Indonesia

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Perppu Ormas sangat diperlukan bagi keutuhan NKRI dan Pancasila.

Mendagri mengatakan tidak melakukan lobi-lobi politik terhadap partai pendukung pemerintah untuk menyetujui Perppu No 2/2017 tentang organisasi masyarakat.

“Tidak ada,” ungkap Tjahjo, Rabu (4/10/2017).

Tjahjo mempersilahkan kepada semua pihak, termasuk DPR untuk menyampaikan pendapat maupun usulanya. Baik itu yang menolak maupun yang mendukung kepada Komisi II DPR.

“Ya gak apa-apa silakan. Ini kan nanti akan dibahas di forum DPR. Tugas kami menjelaskan, kemarin sudah kami jelaskan juga di MK. Ini lho,” kata Tjahjo.

“Jangan dilihat ini dari sisi ormasnya. Ormas apa? Ini sebuah ormas yang tidak konsisten melaksanakan tugas ormasnya yang berada dalam lingkup negara kesatuan RI. Dimana ormas itu ada,” lanjutnya.

Tjahjo mengatakan, tidak ada tawar menawar lagi bagi DPR untuk tidak menyetujui Perppu Ormas. Oleh karena itu, ia berharap agar DPR memiliki kesamaan persepsi tentang menjaga Pancasila.

“Nggak ada. Harusnya ini demi Indonesia, demi NKRI, demi Pancasila, demi keberadaan negara kesatuan. Harapan saya. Mudah-mudahan setiap pimpinan punya persepsi yang sama terhadap ideologi Pancasila,” sambungnya.

Tjahjo melanjutkan, pasca pembubaran HTI, saat ini Kemendagri masih belum berencana untuk membubarkan lagi organisasi yang bertentangan dengan Pancasila.

“Belum. Ya case-case kecil aja, tapi urusan ketertiban kan biar ditertibkan polisi aja. Tapi di tingkat lokal. Itu lokal. Ormas agama ya hanya HTI aja, kemudian ada ormas yang dulu sudah dibatalkan ormas yang sifatnya sosial Gafatar. Yg lain kayak geng motor biar urusan polisi,” pungkasnya.

Minta Maaf

Tjahjo meminta maaf atas ketidakhadirannya dalam Rapat Komisi II DPR yang digelar untuk membahas Perppu Ormas, Rabu (4/10). Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini menyatakan, tidak bisa hadir karena pada saat yang sama harus menghadiri undangan simposium MPR, setelah itu harus menjalani operasi kecil mengangkat bisul.

Namun demikian Tjahjo tetap mengutus Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Soedarmo.

“Saya mohon maaf tidak bisa bisa hadir karena diundang sebagai pembicara di hari yang sama. Kesediaan saya hadir sudah jauh hari sebelum menerima undangan dari Komisi II DPR. Tapi saya resmi besok (Kamis) menyampaikan surat permohonan maaf pada pimpinan dan anggota Komisi II,” pungkas Tjahjo. (NusantaraNews/JPNN)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *