Tjahjo Kumolo

Tjahjo Kumolo: Parpol yang Tidak Lolos Verifikasi Agar Diberi Kesempatan

Jakarta – Seusai KPU Pusat mengumumkan 10 partai politik peserta pemilu 2014, PDI Perjuangan  meminta KPU untuk melaksanakan seluruh tahapan pemilu legislatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Hak ini guna memastikan agar setiap tahapan dapat tercapai tepat pada waktunya,” ujar Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo dalam siaran pers yang diterima Kabarcepat.com, Selasa (08/01/2013).

Selain itu juga menurut Tjahjo, PDI Perjuangan mendorong transparansi dalam verifikasi Partai Politik. Dengan demikian  terhadap adanya keberatan dari partai-partai politik yang pada tahap ini dindikasikan tidak lolos  verifikasi menurutnya  agar diberi kesempatan untuk mendapatkan penjelasan dari KPU secara lengkap dengan data-data pendukungnya.

“Hal ini tentunya sangat penting, sekaligus sebagai klarifikas terhadap tuduhan adanya indikasi penyimpangan yang terjadi pada saat verifikasi dilakukan oleh KPU,” tegasnya.

Sebagai partai politik, ditegaskannya bahwa PDI Perjuangan menghormati hak setiap partai politik yang tidak lolos verifikasi, untuk menggunakan hak konstitusionalnya baik melalui pengaduan ke Banwaslu maupun melakukan upaya hukum lainnya. Namun seluruh upaya tersebut harus dilakukan dengan mengunakan bukti-bukti yang bisa dipertanggung jawabkan.

Sedangkan dengan lolos 10 partai politik,  PDI Perjuangan menilai, Hal ini senafas dengan upaya meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia melalui konsolidasi demokrasi yang sejalan dengan penguatan sistem presidensial.

“Kepada  partai-partai politik yang telah dinyatakan lolos hendaknya semua berkomitmen untuk membangun demokrasi yang berkeadaban, dengan melakukan kompetisi secara fair dan menempatkan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang bebas dari intervensi pihak manapun,” tandasnya.

Lebih lanjut Tjahjo menambahkan bahwa PDI Perjuangan menempatkan pemilu sebagai alat perjuangan bagi Partai Politik untuk mendaatkan kekuasaan politik secara sah dan demokratis melalui pelaksanaan pemilu legislatif yang dilaksanakan secara periodik lima tahunan.

“Pemilu Legislatif harus menempatkan rakyat sebagai hakim tertinggi yang secara bebas menentukan pilihan Partai Politik yang dinilai menjadi representasi ideal terhadap pelaksanaan tujuan berbangsa dan bernegara,” terangnya.

Dalam tahapan pemilu, dikatakannya bahwa PDI Perjuangan memiliki komitmen untuk mengawal seluruh tahapan pemilu legislatif agar dapat dilaksanakan sesuai dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (WAN/WAN)

Sumber: kabarcepat.com, Selasa, 08 Januari 2013 16:33

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *