Tjahjo Kumolo

Tjahjo Kumolo: 92% Kota Indonesia Pakai APBD Cuma untuk Gaji PNS

Sekjen-PDIP-Tjahjo-Kumolo-4Jakarta, GATRAnews – Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengeluhkan buruknya perencanaan pemerintah di tingkat daerah seperti provinsi dan kota. Menurutnya, pemerintah daerah tidak mempunyai visi jangka panjang dalam menyusun perencanaan wilayah dengan baik.

Padahal, kemajuan perkotaan dan pedesaan sangat tergantung dari manajemen pemerintah daerah. Tjahjo mengungkapkan tidak adanya perencaan tersebut terlihat dari pemakaian anggaran pemerintah daerah yang paling banyak dihabiskan untuk gajo pegawai. “Sebanyak 92% provinsi kota dan kabupaten habis dipakai untuk biaya aparatur negara,” kata Tjahjo saat dijumpai di Jakarta, Selasa (24/3).

Padahal, idealnya sebuah anggaran seharusnya digunakan paling besar untuk belanja pemerintah. “Kalau kota-kota tadi habis 60% untuk gaji dan 40% untuk belanja seperti pembangunan infrastruktur jalan dan lainnya. Idealnya sebaliknya, 60% dipakai untuk belanja,” kata Tjahjo.

Hal tersebut diperparah lagi dengan belanja pemerintah daerah yang tidak mampu mendorong perekonomian wilayahnya. “Belanjanya paling hanya yang remeh temeh, sudahlah sedikit anggarannya,” kata Tjahjo. Menurut Tjahjo, para pemimpin daerah seperti walikota, bupati dan gubernur harus memiliki sikap kepemimpinan yang tegas dalam memerintah. Ia mengatakan pelayanan kepada masyarakat harus diutamakan. “Pembangunan puskesmas harus dilakukan, banyak wilayah yang tidak punya puskesmas. Perbaikan sanitasi juga masih banyak kota yang tidak bagus,” kata Tjahjo.

Sumber: gatra.com, Tuesday, 24 March 2015 17:46

One Response to Tjahjo Kumolo: 92% Kota Indonesia Pakai APBD Cuma untuk Gaji PNS

  1. MOHAMMAD DAWOED 01/05/2015 at 20:17

    Pak Tjahjo, hasil penelitian kami mendapati bahwa kebanyakan pemda tidak transparan dalam menyajikan APBD dalam websitenya walaupun APBD bukan merupakan informasi yang dikecualikan.
    kami mengusulkan agar kemendagri segera mengeluarkan kebijakan agar APBD pemda, baik pemprov, pemkab maupun pemkot dilaksanakan secara transparan dan minimum dilengkapi dengan lampiran III (baik perda APBD maupun perkada APBD).
    dengan demikian rakyat dapat secara langsung ikut melakukan pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam UU.
    Terimakasih sebelumnya.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.