Tjahjo Kumolo

Tjahjo: Aparat Intelijen di Papua Kurang Koordinasi

Semarang – Anggota Komisi I DPR RI Tjahjo Kumolo menilai, permasalahan di Papua sangat kompleks, dan aparat intelijen belum berkoordinasi dengan baik, di samping ada elemen masyarakat yang menggerakkan agar situasi provinsi itu mencekam.

Oleh karena itu, Tjahjo, Jumat siang (8/6), menyarankan, pemerintah pusat melalui instruksi Presiden Republik Indonesia (RI), khususnya aparat intelijen dan aparat keamanan terpadu, membentuk tim.

“Kemudian, tim turun secara total ke Papua guna mengusut sampai tuntas. Kalau perlu berkantor di Papua,” kata wakil rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah I (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kabupaten Kendal) itu.

Mencermati gelagat perkembangan situasi di Papua dewasa ini, belum lama ini Tim Komisi I (Bidang Pertahanan, Luar Negeri, dan Informasi) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ke Papua hingga daerah perbatasan Papua Nugini.

Usai melakukan kunjungan bersama Tim Komisi I DPR RI itu, Tjahjo menyarankan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus kompak dalam mengusut masalah itu, dan menanganinya secara serius.

“Kalau tidak, akan merugikan institusi TNI khususnya,” kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan itu.

Tjahjo yakin pelakunya bukan oknum TNI atau Polri, melainkan ada gerakan tanpa bentuk yang seharusnya jajaran intelijen di Papua sudah bisa menengarai dan mendeteksinya akan gelagat dinamika perkembangannya ke arah mana, serta mendalami lingkungan strategisnya.

“Saya kira juga tidak pada kelompok-kelompok masyarakat Papua yang mengusung keinginan Merdeka. Ini indikasinya hanya propaganda oknum tertentu dengan kepentingan kelompok kecil yang menyudutkan masyarakat Papua,” katanya.

Sekjen DPP PDI Perjuangan itu menegaskan, dalam penanganan masalah di Papua, penegakan hukumnya harus objektif dan berkeadilan serta tetap menghargai masyarakat Papua secara terbuka dengan “reward” dan “punishment” yang adil . Dengan demikian, membutuhkan pemimpin yang tidak sekadar berkuasa di Papua, tetapi yang berkeadilan di daerah itu. [TMA, Ant]

Sumber: gatra.com, Friday, 08 June 2012 16:17

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.