Tjahjo Kumolo

Tiga Tahun, Menjamin Tegaknya Poros Pemerintahan

Penyelenggaraan dua kali pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) secara serentak pada 2015 dan 2017 berhasil dilalui dengan baik di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam tiga tahun terakhir. Hal itu juga menjadi salah satu pencapaian dari Kementerian Dalam Negeri di bidang desentralisasi dan otonomi daerah.

Sebanyak 16 provinsi dan 354 kabupaten/kota menjalani pemilu kada serentak pada 2015-2017 berjalan aman. Partisipasi pemilih secara rata-rata nasional tercatat 60% pada 2015 dan 75,68% pada 2017. Salah satu kunci kesuksesan dua pemilu kada serentak tersebut ialah adanya sinkronisasi data kependudukan yang baik, fasilitasi dukungan APBD, dan pemantauan/evaluasi melalui desk pemilu kada.

Berdasarkan kesuksesan tersebut, pemilu kada serentak pada 2018 yang berlangsung di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota diharapkan juga berlangsung dengan aman. Begitu pula dengan Pemilu 2019 untuk legislatif dan presiden. Mencapai target tersebut, Kemendagri secara aktif mengoptimalkan peran partai politk, ormas, dan sejumlah forum dialog publik.

Kehadiran UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi sarana dalam penguatan sistem presidensial dan sistem kepartaian dengan penyederhanaan tiga UU di bidang politik. Di Pemilu 2019–selain terselenggara dengan demokratis dan proporsional–partisipasi masyarakat diharapkan meningkat hingga 77,5%.

Di bidang politik dan kesatuan bangsa, selain sistem pemilu, kemitraan dengan masyarakat juga dimanfaatkan dengan baik dalam meningkatkan kualitas pendidikan politik, wawasan kebangsaan, dan revolusi mental. Bersama kelompok masyarakat, Kemendagri telah menjalin kemitraan dengan 1.755 organisasi kemasyarakatan.

Kerja sama juga dilakukan dengan kalangan akademisi di perguruan tinggi. Tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat dilibatkan dalam menguatkan pendidikan poltik dan wawasan kebangsaan. Untuk mencapai revolusi mental yang jadi salah satu target dalam Nawa Cita Presiden Joko Widodo, Kemendagri telah membentuk Kader Pelopor Revolusi Mental yang kini mencapai 5.877 orang.

Stabilitas politik dan terjaganya keamanan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu kada tidak terlepas dari peran Kemendagri menjamin keterpaduan data penduduk. Khususnya, KTP elektronik (KTP-el) yang menunjukkan seseorang sudah berhak ikut serta sebagai pemilih.

Layanan publik

KTP-el sebagai identitas warga negara Indonesia bukan hanya bertujuan sebagai tanda pemilih, melainkan juga sedang diusahakan sebagai data kependudukan untuk layanan publik yang lain. Saat ini tercatat data yang terekam sebesar 94,98% dari 175.949.127 jiwa penduduk wajib KTP-el.

Di sisi lain, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan berdasarkan KTP-el terus ditingkatkan dengan kerja sama melalui lembaga pemerintah dan swasta melalui 32 nota kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani. Pemanfaatan data dan dokumen kependudukan untuk layanan publik itu merupakan upaya menuju single identification number.

Demi menjamin single identification number, Kemendagri juga mendorong kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun yang saat ini telah mencapai 80%. Pada 2019, ditargetkan 85% anak Indonesia telah memiliki akta kelahiran.

Kemendagri juga terus mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hingga 2016, kinerja pemerintah daerah yang masuk kategori sangat tinggi sudah mencapai 5 provinsi, 150 kabupaten, dan 48 kota. Upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah terus dilakukan melalui pemetaan kapasitas daerah dengan mengembangkan inovasi daerah dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi (e-govt).

Kemendagri mendorong pula terwujudnya iklim investasi di daerah yang lebih baik melalui pembatalan 3.143 aturan yang menghambat investasi meliputi 111 permendagri dan 3.032 perda/perkada. Upaya lain ialah dengan meningkatkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) di 531 daerah. Di tingkat kecamatan juga dilakukan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di 197 kabupaten/kota.

Salah satu penciptaan iklim investasi yang baik melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan penilaian BPK. Dalam tiga tahun terakhir, akuntabilitas lewat laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) mengalami peningkatan hingga 92% dari jumlah provinsi dan 73% dari kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Tahun depan, melalui intensifikasi pembinaan pengelolaan keuangan daerah dan pembinaan penyusunan perangkat daerah berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016, opini WTP BPK dapat terwujud di seluruh provinsi dan 400 kabupaten/kota serta meningkatkan kualitas aparatur sipil negara (ASN) pemerintah daerah. Di tingkat paling bawah atau desa, saat ini penerapan sistem keuangan desa (siskeudes) berbasis aplikasi di 40.664 sudah terlaksana. Siskeudes bertujuan agar pengelolaan keuangan desa berlangsung tertib, akuntabel, dan partisipatif, serta dibarengi aparatur desa yang cakap.
Dari suksesnya Pemilukada, KTP-el, derugalasi, sampai inovasi dan transparansi keuangan desa, semuanya dalam rangka menjamin dan menegakkan poros pemerintahan. Selama tiga tahun, itu yang terus coba diwujudkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *