Tjahjo Kumolo

Tatakelola Pemilu Hari Ini Jauh Lebih Baik dari Masa Sebelummya

Tidak Ada Ruang Untuk Berbuat Tidak Jujur di Pemilu 2019

1) Kita sangat yakin bahwa Pemilu 2019 akan berlamgsung LUBER dan JURDIL. Hal tersebut sesuatu yang tidak bisa ditawar dan merupakan perintah konsitusi dan UU Pemilu.

Landasan hukum pelaksanaan pemilu adalah UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

UU tersebut mengikat semua pihak, baik penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemda, parpol, kontestan dan seluruh aktor-aktor terkait dengan penyelenggaraan pemilu.

UU telah mengatur secara baik dan sistematik guna mewujudkan tatakelola pemilu yang luber, jujur dan adil, dan bahkan telah disusun aturan lebih teknis oleh penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu dan DKPP. Aturan tersebut mengikat semua pihak.

2) Penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP) adalah lembaga yang bersifat nasional, mandiri dan tetap. Keputusan-keputusannya sangat independen dan siapapun tidak dapat mengintervensi penyelenggara pemilu.

Jika ada yang mencoba hal itu, beresiko pidana pemilu sesuai UU Pemilu.

Kita bersyukur rekan penyelenggara pemilu saat ini adalah orang-orang yang berintegritas tinggi, dipilih melalui seleksi yang ketat oleh Pansel independen dan persetujuan DPR.

Kemudian kontrol publik terhadap proses dan tahapan pemilu sangat ketat yang dilakukan oleh pers, masyarakat sipil, perguruan tinggi, NGO/LSM, termasuk dunia internasional.

Jadi tidak ada ruang sedikitpun bagi pihak-pihak yang mencoba berbuat tidak jujur dan tidak adil.

Dan ada mekanisme pengujian keputusan baik melalui pengawas pemilu, sentra Gakumdu PTUN, MA dan MK.

Dan untuk pertama kalinya pemilu nasional kita memiliki pengawas pemilu sampai tingkat TPS sesuai UU 7 tahun 2019, disamping ada saksi dari masing-masing parpol dan paslon.

Kita yakin bahwa tatakelola pemilu hari ini jauh lebih baik dari masa-masa sebelumnya.

3) Apapun, hari-hari ini, semua hal bisa diseret-seret ke ranah politik. Hal tersebut sebenarnya hal biasa saja dalam proses pembangunan demokrasi. Demokrasi sebagai sebuah proses, maka pasti terjadi saling kontrol antara lembaga-lembaga dan cabang-cabang kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, termasuk adanya kontrol dari infrastruktur politik dari parpol, pers, akademisi, ormas/LSM/NGO dan tokoh masyarakat.

Hal tersebut sebagai bentuk check and balance dalam pengelolaan kekuasaan negara.

Hal tersebut harus dimaknai bahwa justru dengan hal tersebut bahwa demokrasi Indonesia semakin matang dan maju.

Demikian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.