Tjahjo Kumolo

Solusi Kemendagri Agar Pendanaan Bencana di Daerah Tidak Terlambat

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berharap agar setiap bencana yang datang dapat direspon dengan cepat oleh Pemerintah Daerah tanpa harus menunggu bantuan dari Pemerintah Pusat atau sumber bantuan lainnya.

“Pemerintah Daerah harus menjadi yang pertama hadir dan merespon setiap kejadian bencana yang datang melanda daerah tersebut. Jangan sampai terlambat,” kata Tjahjo di Jakarta, Selasa (15/1/2019)

Tjahjo kemudian memberikan solusi terkait dengan skema pendanaan bencana tersebut.

“Porsi APBD yang telah disusun di dalamnya tentu ada Alokasi Anggaran Tak Terduga. Disanalah seharusnya daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang cukup sesuai dengan kondisi daerah dan tingkat potensi kerawanan bencana,” jelas Tjahjo

Tjahjo menambahkan, hal itu perlu dilakukan sebagai aksi tanggap.

“Pemerintah Daerah harus tanggap terhadap bencana, sehingga setiap bencana yang datang dapat direspon dengan cepat oleh Pemerintah Daerah tanpa harus menunggu bantuan dari Pemerintah Pusat atau sumber bantuan lainnya,” tukas Tjahjo.

“Kemendagri sesuai dengan kewenanganya selalu mencermati penyediaan alokasi anggaran khususnya untuk penanggulangan bencana,” tambah Tjahjo

Adapun ketentuan mengenai penyediaan anggaran dalam rangka penanggulangan bencana dimaksud telah diatur dalam Permendagri mengenai Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun.

Terakhir diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.

Di akhir keteranganya Tjahjo berharap agar nantinya masyarakat dapat merasakan pemerintah hadir dan memberikan jaminan keamanan.

“Hal ini sebagai wujud pemerintah hadir untuk masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat,” tutup Tjahjo. (Tribunnews)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *