Tjahjo Kumolo

Seminar Nasional APDESI, Catatan Mendagri

CATATAN
SEMINAR NASIONAL
ASOSIASI PEMERINTAH DESA SELURUH INDONESIA (APDESI) PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2018

Boyolali, 14 Februari 2018

1.Kondisi Desa Di Awal Terbitnya UU Desa
Jumlah Desa tahun 2014: 74.093. Jateng 7.809 (10,54%) pada tahun 2018: 74.957 (Jateng 7.809), Desa yang tertinggal tahun 2014: 20.168 (27,22%). Jateng 123 desa (1,58%)

2.Capaian Kegiatan Kemendagri
a.Penyusunan peraturan dan pedoman: 2 Peraturan Pemerintah (PP 43/2014 dan PP 47/2014, 1 Peraturan Presiden (Perpres 99/2017) dan 19 Permendagri.

b.Peningkatan kapasitas aparatur: Pelatihan aparatur Pusat, Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota sejumlah 4.529 orang, Pelatihan aparatur kecamatan 8.738 orang. Pelatihan aparatur desa sejumlah 154.837 orang.

c.Peningkatan koordinasi K/L dan Pemda: 1 MoU Bersama Kemendagri, Kemendes PDDT dan Kepolisian RI, 1 PKS Kemendagri, Kemendes PDDT dan Kepolisian RI dan 1 Keputusan Bersama Kemendagri, Kemenkeu, Kemendes PDTT, dan Kemen PPN/Bappenas.

d.Peningkatan kualitas pendampingan Pelatihan pendamping teknis kecamatan 2.041 orang.

e.Penerapan kebijakan melalui pilot project: Penerapan perencanaan pembangunan desa partisipatif guna mendukung program OGI di 40 desa pada 3 Provinsi (Maluku, Sumbar, dan Jateng), Penerapan Siskeudes di 64.756 desa. Dan Pilot project padat karya tunai di 100 desa pada 10 kabupaten.dll

3. Kemendagri, Kemendes PDTT, & Polri Melakukan MoU pada tanggal 20 Oktober 2017 lalu ttg Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa, saat ini telah disusun Pedoman Kerja (PKS) dalam kerangka Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa

4.Arahan Presiden tentang Program padat karya:
a.Padat karya tunai dilaksanakan dengan prinsip Swakelola.

b.Ditujukan meningkatkan daya beli masyarakat Desa yang secara ekonomi masuk dalam kelompok masyarakat miskin.

5.Peran Kemendagri dalam pelaksanaan Program Padat Karya Tunai Tahun 2018:
a.Penguatan kapasitas Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

b.Penguatan peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

c.Penguatan peran kecamatan dan organisasi perangkat daerah dalam mendampingi Desa menyusun RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa.

d.Mendorong Gubernur dan Bupati/Walikota dalam mengawal pelaksanaan Program Padat Karya Tunai.

6.Penyesuaian RKP Desa Dalam Pelaksanaan Program Padat Karya Desa :
a.Desa melakukan identifikasi ulang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa tahun 2018 dan menentukan aktifitas kegiatan mana yang akan dilakukan secara padat karya tunai;

b.Hasil dari identifikasi ulang RKP adalah daftar kegiatan padat karya tunai;

c.Desa menghitung jumlah tenaga kerja, jumlah hari kerja, dan jumlah upah dari tiap kegiatan padat karya tunai.

7.Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Padat Karya Tunai 2018
a.Setelah perubahan Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa diundangkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota segera menyesuaikan dengan perubahan peraturan Bupati/Wali Kota tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

b.Upaya percepatan peningkatan Kapasitas SDM apartur Pemerintah Daerah Kab/Kota dan Pemerintah Desa sebagai upaya menyikapi atas ditetapkan nantinya perubahan Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Desa

TJAHJO KUMOLO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *