Tjahjo Kumolo

Seluruh Pimpinan FKUB Diminta Mensosialisasikan 9 Arahan Pemerintah

JAKARTA – Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri menggelar Rapat Koordinasi Nasional Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Jakarta. Rakornas di hadiri beberapa pejabat penting negara antara lain, Menkopolhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menag Lukman Hakim Saefuddin dan Ketua DPR. Rapat juga dihadiri wakil dari kejaksaan serta majelis-majelis agama.

Dalam laporannya, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo mengatakan Rakornas menjadi wahana untuk memberikan sumbangsih pikir, saran dan ide. Terutama terkait dengan kerukunan beragama. Sehingga kerukunan antar umat beragama dan silahturahmi seluruh elemen bangsa kian kuat.

“Saya juga mengingatkan Pemda dalam menyusun kebijakan harus melibatkan tokoh agama, adat dan masyarakat. Karena mereka juga satu kesatuan dengan Pemda. Kami juga mendorong agar Pemda baik itu provinsi, kabupaten dan kota, untuk memberikan dukungan anggaran kepada FKUB, “kata Soedarmo di Jakarta, Rabu (18/4).

Tidak lupa, Soedarmo juga meminta agar seluruh pimpinan FKUB mensosialisasikan 9 arahan pemerintah tentang kerukunan beragama. Ini sangat penting, agar kerukunan dan kedamaian bisa terjaga. Arahan pertama, ceramah disampaikan oleh penceramah yang memiliki pemahaman dan komitmen pada tujuan utama diturunkannya agama, yakni melindungi martabat kemanusiaan serta menjaga kelangsungan hidup dan perdamaian umat manusia,” katanya.

Arahan kedua, kata dia, ceramah disampaikan berdasarkan pengetahuan keagamaan yang memadai dan bersumber dari ajaran pokok agama. Arahan ketiga, ceramah disampaikan dalam kalimat yang baik dan santun dalam ukuran kepatutan dan kepantasan. Dan terbebas dari umpatan, makian, maupun ujaran kebencian yang dilarang oleh agama manapun. Arahan keempat, bernuansa mendidik dan berisi materi pencerahan yang meliputi pencerahan spriritual, intelektual, emosional dan multikultural.

“Materi diutamakan berupa nasehat, motivasi dan pengetahuan yang mengarah kepada kebaikan, peningkatan kualitas ibadah, pelestarian lingkungan, persatuan bangsa serta kesejahteraan dan keadilan sosial,” kata Soedarmo.

Arahan kelima lanjut Soedarmo, materi yang disampaikan tidak bertentangan dengan empat konsensus bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Arahan keenam, materi yang disampaikan tidak mempertentangkan unsur SARA. Karena ini dapat menimbulkan konflik, mengganggu kerukunan ataupun merusak ikatan bangsa. Arahan ketujuh materi yang disampaikan tidak bermuatan penghinaan, penodaan dan atau pelecehan terhadap pandangan, keyakinan dan praktik ibadah antar atau dalam umat beragama. Serta tidak mengandung provokasi untuk melakukan tindakan diskriminatif, intimidatif, anarkis dan destruktif.

“Arahan kedelapan materi yang disampaikan tidak bermuatan kampanye politik praktis dan atau promosi bisnis. Dan, terakhir, arahan kesembilan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan penyiaran keagamaan dan penggunaan rumah ibadah,” ujarnya. (Kemendagri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *