Tjahjo Kumolo

SBY dan Boediono Disarankan Gantian Berkantor di Papua

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono disarankan untuk berkantor selama beberapa hari di Papua. Hal ini, diperlukan agar presiden dan wapres dapat melihat secara langsung kondisi Papua yang hingga kini terus bergolak.

“Setelah mendengar melihat mencermati dialog  selama tiga hari kerja di Papua,  pada kesimpulannya presiden dan wapres perlu berkantor di Papua bergantian secara periodik dan juga menugaskan beberapa menteri untuk berkantor langsung di Papua, agar dapat mendengar, melihat, memimpin langsung proses penegakan hukum pengamanan dan mempercepat pembangunan di Papua,” kata anggota Komisi I DPR –membidangi masalah pertahanan dan hubungan luar negeri — Tjahjo Kumolo, Kamis (22/12/2011).

Dikatakan, dalam peninjauan Tim Komisi I DPR ke wilayah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini,  disana,  disiagakan pasukan TNI Yon Linud 330 yang bertugas di pos skouw perbatasan.  Menurut komandan pos, cerita Tjahjo, posisi tugasnya dapat dilaksanakan dengan baik.  Masa pergantian tugas setahun sekali, dan  kondisi pos TNI pada posisi yang sama kondisinya dengan tentara Papua Nuigini, cukup memadai.

“Pada hari-hari pasar masyarakat Papua Nuigini masuk ke wilayah Papua unt belanja. Di samping pasukan TNI, juga ada 4 personal Satgas Intel maupun petugas imigrasipolisi setingkat polsek. Catatan kami, pengawasan tidak bisa terkontrol secara optimal,mengingat bebasnya keluar masuk warga Papua Nugini dengan alasan belanja lalu lalang,” kata Tjahjo.

Ada juga pengakuan, katanya lagi, pasukan TNI sudah 15 bulan bertugas yang seharusnya segera dirotasi karena jadwal tugasnya  1 tahun. Mengingat tokoh-tokoh OPM banyak yang berada wiliayah Papua Nugini, maka, saran Tjahjo, perlunya kerjasama yang baik antar petugas diperbatasan. Khususnya, perlu peningkatan sarana buat petugas intelejen TNI  yang ditempatkan diperbatasan.

“Banyak komponen pusat dan daerah berkoalisi bermain di Papua .Mengatasnamakan masyarakat Papua, padahal untuk kepentingan kelompok.Hasil investigasi BPK dan telaahan BIN cukup jelas,” Tjahjo menegaskan. (tribunnews/yat)

Sumber: Tribunnews.com – Kamis, 22 Desember 2011 11:58 WIB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.