Tjahjo Kumolo

Rapim TNI/Polri Bentuk Tanggung Jawab Sukseskan Pilkada dan Pemilu 2019

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan, pemerintah terus mencermati setiap gelagat dan dinamika yang terjadi dalam tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) maupun tahapan Pemilu 2019. Tentu, aparat keamanan baik itu TNI, Polri dan intelijen telah memetakan area-area rawan. Dan itu yang jadi acuan pemerintah dalam menggiatkan deteksi dini. Terkait Rapat Pimpinan TNI dan Polri, menurut Tjahjo itu merupakan tanggungjawab dua institusi tersebut dalam mensukseskan dua agenda politik yakni Pilkada dan Pemilu 2019.

“Ini sudah memasuki area pemilu legislatif dan Pilpres serentak, yang dimaksud pemerintah daerah yang didalamnya adalah TNI dengan ketiga matranya dan kepolisian. Kemudian area rawan Pilkada sudah dipetakan dengan baik oleh intelijen, kepolisian dan TNI. Itu yang menjadi acuan pemerintah pusat kepada daerah,” kata Tjahjo pada para wartawan usai menghadiri Rapat Pimpinan TNI/Polri di Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta, Rabu (23/1).

Tjahjo sendiri berharap, baik tahapan Pilkada maupun tahapan Pemilu 2019, bisa berjalan lancar, aman dan damai. Ia juga optimistis, pesta demokrasi memilih kepala daerah di 171 daerah bisa berjalan dengan baik dan sukses.

“Pilkada ini dikatakan sukses kalau, pertama, tingkat partisipasi politik masyarakat meningkat. Yang kemarin 74%, mudah-mudahan besok sudah 78% lebih. Kedua, tidak ada politik uang apapun. Kepolisian dan Bawaslu harus tegas. Dan, ketiga, mari kita adu konsep, adu gagasan. Para calon kepala daerah hilangkan kampanye yang berujar kebencian, fitnah, apalagi yang menyangkut SARA,” kata Tjahjo.

Pemilihan kepala daerah, lanjut Tjahjo, merupakan momentum berharga bagi masyarakat di daerah yang tak boleh dilewatkan begitu saja. Ini momentum bagi warga untuk memilih kepala daerah yang amanah. Kepala daerah yang amanah, sangat penting dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Mengenai Rapim TNI/Polri, kata dia, tentu ini merupakan bentuk tanggung jawab dari dua institusi untuk mensukseskan dua agenda politik yakni Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.

“Hari ini TNI/Polri, punya tanggung jawab untuk mengamankan. Tidak hanya Pilkada tapi stabilitas nasional, nah mengawali dengan Rapim ini. Saya kira sharing baik dari KPU, Bawaslu, DKPP, pers dan semua mari kita sosialisasikan bahwa kampanye ini adalah sebuah pesta rakyat. Harus bergembira, masyarakat diberikan kebebasan, ketenangan untuk menentukan calon yang layak sebagai kepala daerah,” tutur Tjahjo.

Saat ditanya tentang hak politik anggota TNI dan Polri yang maju Pilkada, Tjahjo menjawab, hak setiap warga negara untuk maju dalam kontestasi politik tentu ada aturannya. Setiap orang atau warga negara berhak mencalonkan diri. Dan akan ditetapkan sebagai calon jika sudah memenuhi syarat yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, yang menguji seseorang itu memenuhi syarat maju dalam Pilkada misalnya, adalah KPU. Begitu juga dengan anggota TNI atau Polri yang maju dalam pemilihan.

“Setiap orang, anggota TNI atau Polri begitu diterima oleh KPU, dia lolos tes semuanya otomatis mengajukan mundur. Tapi kalau nyalon kemudian ditolak ya boleh kembali lagi. Baik itu yang TNI atau Polri ya sama. Saya yakin kalau netralitas pasti akan berjalan. Apalagi Kapolri contohnya sudah punya SOP ya. Berselfie saja dengan calon aja enggak boleh. ASN (Aparatur Sipil Negara) juga sama, ada aturan dari Kemenpan tidak boleh menggunakan aset-aset Pemda dan sebagainya,” tutur Tjahjo.

Tjahjo yakin, kalau itu semua dipatuhi, pesta demokrasi bisa lancar. Ia contohkan, Pilkada di tahun 2015, berjalan lancar dan sukses. Jika ada satu dua kasus riak atau kegaduhan, menurutnya itu wajar saja. Karena yang namanya kontestasi politik pasti ada dinamika.(Kemendagri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *