Tjahjo Kumolo

Rakornas Dukcapil Tahun 2018, Catatan Mendagri

CATATAN MENDAGRI
ACARA
RAKORNAS DUKCAPIL TAHUN 2018
Batam, 8 Februari 2018

I. PENGANTAR
1. Perlu dilakukan evaluasi administrasi kependudukan serta perkembangan pemanfaatan Database kependudukan dan KTP-el secara Nasional,

2. Menyusun langkah yang efektif melanjutkan pelaksanaan program administrasi kependudukan dan pemanfaatannya oleh lembaga pengguna,

3. Meningkatkan kualitas demokrasi, mencegah kriminalitas, teroris, TKI ilegal, perdagangan orang melalui suatu gerakan berupa Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan (GISA).

4. Berkaitan dengan pelaksanaan GISA, diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri:
a. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok fungsi dan kewenangan.
b. Menciptakan ekosistem yang mendukung suksesnya GISA.
c. Wajib mempedomani 4 program GISA:
a. Program Sadar Kepemilikan Dokumen Kependudukan
b. Program Sadar Pemutakhiran Data Penduduk
c. Program Sadar Pemanfaatan Data Kependudukan
d. Program Sadar Melayani Administrasi Kependudukan
d. Dalam setiap provinsi harus dibentuk minimal 1 Kabn/Kota Sadar Adminduk.
e. Menetapkan data setiap kecamatan dalam 1 kab/kota dibentuk minimal 1 Desa Sadar Adminduk.
f. KDH melaporkan hasil tugas dimaksud kepada Mendagri setiap 3 bulan sekali.

II. DUKUNGAN PILKADA & PEMILU
1. Tahun 2018 adalah tahun politik, akan dilaksanakan Pilkada Serentak di Seluruh Indonesia (17 Provinsi, 39 Kota dan 115 Kabupaten).

2. Salah satu kunci utama pilkada serentak sukses dan berkualitas adalah tersedianya data kependudukan yang akurat dan terkini.

3. Kemendagri telah menyiapkan DP4 dan menyerahkannya kepada KPU.
4. Pemerintah Daerah tidak dibenarkan menyerahkan DP4 kepada KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota.

5. Pemerintah Daerah tidak dibenarkan menyerahkan data penduduk by name, by NIK dan by address kepada Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

6. Ditjen Dukcapil dan Dinas Dukcapil di daerah harus bekerja keras, cerdas, melakukan terobosan dan inovasi.

7. Kab/Kota yang perekaman dan pencetakan KTP-elektronik-nya masih rendah wajib membuka pelayanan pada hari libur.

III. PUTUSAN MK (ALIRAN KEPERCAYAAN)
1. Terkait Putusan MK, Kemendagri akan melaksanakan Putusan MK yang bersifat final dan mengikat, dengan mencantumkan aliran Kepercayaan pada kolom agama di KK dan KTP, sekaligus memperbaiki aplikasi SIAK.

2. Kemendagri telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan data Penghayat Kepercayaan di seluruh Indonesia.

TJAHJO KUMOLO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *