Tjahjo Kumolo

Rakor Program Bansos Pangan, Catatan Mendagri

CATATAN PENGARAHAN MENDAGRI
ACARA
RAPAT KOORDINASI PROGRAM BANTUAN SOSIAL PANGAN TAHUN 2018-KEMENSOS RI
Jakarta, 4 Januari 2018
Jam 09.30-11.00

1. Presiden telah mengambil kebijakan memberikan Bantuan Sosial Pangan kepada masyarakat berpendapatan rendah/miskin yang merupakan transformasi dari subsidi bantuan pangan atau raskin/rastra sampai tahun 2017.

2. Mulai 2018 Program Bantuan Sosial Pangan terdiri atas 2 jenis, yaitu: bantuan sosial pangan (Bansos Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Sesuai arahan Presiden, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) harus bebas dari Harga Tebus Rastra (HTR).

3. Penyaluran Bansos Rastra dan BPNT kepada KPM dilakukan bertahap dimulai Bulan Januari sampai Agustus 2018, dengan sasaran berjumlah sebesar 15.498.936 KPM.

4. Untuk kelancaran penyaluran Bansos Rastra dan BPNT, perlu dibentuk Tim Koordinasi Bansos Pangan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tikor dimaksud diketuai oleh Sekretaris Daerah untuk memastikan pelaksanaan penyaluran dapat memenuhi 6T (Tepat sasaran, Tepat jumlah, Tepat mutu, Tepat waktu, Tepat harga, dan Tepat administrasi.

5. Untuk memenuhi 6T, Tikor Bansos Rastra dan BPNT memiliki tugas/fungsi:
a. Melakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat;
b. Menyediakan tenaga pendamping kepada KPM;
c. Memastikan pemutakhiran data KPM pada setiap tahapan penyaluran;
d. Menjamin kesiapan data, KPM, e-warong, bank penyalur, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dll;
e. Mengkoordinasikan penganggaran APBD; dan
f. Mengelola pengaduan masyarakat.

6. Data BULOG tanggal 2 Januari 2018, terdapat permasalahan tunggakan HTR pada tahun 2017. Tunggakan merupakan kewajiban Pemda tertentu yang berjumlah Rp. 150.995.733.905,- .

7. Diminta kepada Sekda yang menunggak HTR kepada BULOG agar menyelesaikan permasalahan tersebut sebelum tahap penyaluran tahun 2018.

8. Program Bantuan Sosial Pangan berkaitan dengan 2 urusan pemerintahan konkuren yaitu:
a. Bidang Pangan yang bersifat wajib non pelayanan dasar; dan
b. Bidang Sosial yang bersifat wajib pelayanan dasar,

9. Sebagai penanggung jawab pengelolaan pengaduan, Kemendagri menerima 164 Laporan pengaduan Rastra, yang paling banyak adalah kategori “pengaduan” sebanyak 129.

10. Permasalahan sasaran penerima manfaat dan jumlah beras yang diterima menjadi topik pengaduan paling banyak.

11. Untuk pengaduan BPNT, dari 391 Laporan, yang paling banyak pada kategori “pengaduan” dan “permintaan informasi”, yaitu sebanyak 387.

12. Permasalahan mengenai kepesertaan dan Kartu/KKS, PIN, Buku Tabungan, Saldo/Transfer menjadi topik pengaduan paling banyak.

13. Terkait pengelolaan pengaduan, seluruh Sekda diminta segera membentuk Unit Pengelolaan Pengaduan dengan menempatkan 1 orang pengelola pengaduan untuk program Bansos Rastra dan 1 orang untuk program BPNT.

14. Mekanisme penyampaian pengaduan masyarakat dilakukan melalui LAPOR! pada layanan SMS 1708 dan website: www.lapor.go.id, atas kerjasama dengan Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

TJAHJO KUMOLO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *