Tjahjo Kumolo

Rakernis Bareskrim Polri 2018, Catatan Mendagri

CATATAN MENDAGRI
ACARA
RAKERNIS BARESKRIM POLRI TAHUN 2018
Jakarta, 6 Maret 2018

I. PERAN PEMERINTAH
1. Sukses Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 harus didukung seluruh pemangku kepentingan demi sinergitas yang kuat dan berkesinambungan.
2. Diperlukan persamaan dan pemahaman persepsi diantara pemangku kepentingan Pemilu.

II. KEWAJIBAN PEMERINTAH
1. Penyediaan Data Kependudukan.
2. Fasilitais Kampanye.
3. Membantu pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara.
4. Memberikan perlindungan hukum.

III. MEMBANGUN PERSPEKTIF PERDAMAIAN
1. Pilkada Serentak 2018 memiliki tingkat kerawanan tinggi.
2. Praktik politik identitas, ujaran kebencian dan politisasi SARA perlu diredam untuk mencegah terjadinya polarisasi masyarakat, dengan menerapkan konsep peace building.
3. Politisi agar tidak menggunakan isu agama dan uang dalam kampanye sampai pemungutan suara, untuk meminimalisasi maraknya penyebaran ujaran kebencian dan money politic.

IV. TANTANGAN DEMOKRASI
1. Faktor uang sulit dihindari, karena Pilkada butuh political cost luar biasa.
2. Politik uang merendahkan martabat rakyat.
3. Masih banyak masyarakat yang kesadaran demokrasinya rendah.
4. Di media sosial marak beredar isu hoax dan SARA.
5. Provokasi isu SARA sangat berbahaya, dapat menimbulkan kegaduhan dan stigma buruk suatu kelompok. Hal inilah yang kemudian dapat menimbulkan gesekan dan kegaduhan.
6. Radikalisme dalam bentuk ujaran kebencian, propaganda politik dan kampanye hitam akan digunakan sebagai alat meraih kekuasaan.

V. PILKADA YANG BERKUALITAS
1. Pilkada seharusnya mampu merefleksikan kedua inti dari demokrasi yaitu Kompetisi dan Partisipasi.
2. 5 Indikator Pilkada Serentak berkualitas:
a. Independensi penyelenggara.
b. Independensi birokrasi.
c. Partisipasi pemilih yang tinggi.
d. bakal calon yang berkualitas
e. Terpilihnya Kepala Daerah dengan legitimasi kuat dan berkualitas.

VI. DUKUNGAN KEMENDAGRI
1. Dukungan Data Kependudukan
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
3. Dukungan Koordinasi Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Pilkada
4. Dukungan Teknis Kelancaran Pilkada
5. Dukungan Peningkatan Partisipasi Pemilih
6. Menjaga Netralitas ASN

VII. ATENSI MENDAGRI
1. Upaya konkret yang harus dilakukan dibendung dengan cara edukasi.
2. Langkah preventif, mengajak stakeholder masyarakat untuk bicara dan suarakan pilkada damai dengan menghindari isu provokatif.
3. Elemen bangsa harus bergerak untuk menyuarakan pilkada damai, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat.
4. Jangan menggunakan politik uang, jangan memecah belah dan memakai SARA. Pilkada harus dilakukan dengan cara yang bijak.

VIII. STABILITAS POLITIK DAERAH
Langkah-langkah stabilitas politik dalam negeri:
1. Deteksi dini dan pemetaan potensi stabilitas
2. Pemanfaatan modal sosial;
3. Meningkatkan komunikasi dengan tokoh masyarakat;
4. Penguatan fungsi intelejen; dan
5. Pendidikan politik

IX. PENDAFTARAN PASLON
1. 12 pasangan yang menjadi calon tunggal.
2. 41 pasangan calon kepala daerah head to head

XI. DATA PELANTIKAN Pj, Pjs, Plt KEPALA DAERAH
1. 62 SK Pengangkatan Pjs Bupati/ Walikota, dengan rincian:
Pjs. Bupati 41 Orang dan Pjs Walikota 21 Orang.
2. Melantik Pj. Gub Kalbar dan Sultra.
3. Mengukuhkan Pjs Gub Lampung dan Papua.

TJAHJO KUMOLO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *