Tjahjo Kumolo

Rakernas Penanggulangan Bencana, Catatan Mendagri

CATATAN MENDAGRI
ACARA
RAKERNAS PENANGGULANGAN BENCANA
Bali, 22 Februari 2018

I. PENDAHULUAN
1. Penanggulangan bencana dan kebakaran menjadi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar sebagaimana UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat (1)

2. Sub urusan bencana masuk dalam rumpun urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pada rumpun ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

3. Konsekuensi menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar:
a. Mengandung layanan dasar;
b. Memerlukan SPM;
c. Menjadi prioritas;
d. Pembentukan kelembagaan; dan
e. Pengintegrasian pengarusutamaan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

II. SPM URUSAN BENCANA
1. Jenis pelayanan dasar SPM Sub Urusan Bencana Pasal 9 ayat (3) huruf b, c, d PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM:
a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

2. Daerah wajib menganggarkan sub urusan bencana dalam APBD.

3. Memastikan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana tercatat dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

III. DUKUNGAN KEMENDAGRI
1. Peningkatan kapasitas BPBD
a. Dukungan regulasi/kebijakan
b. Dukungan peningkatan kapasitas SDM dan sarpras bencana

2. Penguatan kelembagaan perangkat daerah. Telah terbentuk 34 BPBD Prov, 374 BPBD Kab dan 75 BPBD Kota.

3. Tindak lanjut kelembagaan BPBD
a. Eselonering BPBD Kab/Kota disesuaikan dengan perangkat daerah lain;
b. Tidak diperlukan unsur pengarah, karena BPBD bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
c. Tipologi kelembagaan BPBD disesuaikan dengan beban kerja daerah;
d. Pelaksanaan urusan, kewenangan dan fungsi penanggulangan bencana di daerah harus dilaksanakan oleh perangkat daerah.

TJAHJO KUMOLO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *