Tjahjo Kumolo

Raih Opini WTP dari BPK, Mendagri Apresiasi Kinerja Bawahan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo saat menghadiri agenda penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga (LKKL) tahun 2018 di Auditorium BPK, Jalan Gatot Subroto No. 31, Jakarta, Jumat (14/6). (GATRA/Drean Muhyil Ihsan/tss)

Jakarta –¬†Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo memuji kinerja jajarannya setelah kementeriannya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Hasil Laporan Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia menyampaikan hal tersebut pasca-agenda penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga (LKKL) tahun 2018 di Auditorium BPK,¬†Jakarta, Jumat (14/6).

“Yang pertama, Kemendagri dan BNPP, saya sebagai Menteri dan Kepala menyampaikan terima kasih bahwa kinerja teman-teman di jajaran Kemendagri dan BNPP setidaknya selama 4 tahun ini mampu menunjukkan kinerja yang sangat-sangat profesional, khususnya dalam penataan keuangan anggaran negara ini sehingga bisa dipertanggungjawabkan dengan baik,” ujar Tjahjo.

Selain itu, ia juga memberikan sinyal positif terhadap BPK yang selama ini menurutnya senantiasa mendampingi Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dalam urusan keuangan. Dia mengatakan, BPK telah memberikan banyak nasihat (advice) terhadap instansi yang dipimpinnya tersebut, sehingga selama 4 tahun ini mendapatkan hasil WTP dengan baik.

“Ini yang terus ingin kita pertahankan. Kementerian/Lembaga yang baik secara profesional serta bertanggung jawab bisa menjalankan tugas-tugas, khususnya masalah asset dan masalah anggaran sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan. Saya kira intinya itu,” ujar Tjahjo.

Dalam LHP tersebut, BPK juga mengungkapkan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian Kementrian/Lembaga/Badan, meskipun tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Terkait hal itu, Tjahjo menanggapi dengan baik rekomendasi yang dikeluarkan BPK.

“Ya kami akan menindaklanjuti jika memang ada rekomendasi-rekomendasi yang harus segera kami tindaklanjuti selama 60 hari itu. Dan selama 4 tahun ini kami konsisten ya apapun ketemuan sekecil apapun, apapun rekomendasinya akan kami tindaklanjuti,” ungkapnya.

Sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mewajibkan setiap pejabat terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan BPK. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi BPK harus disampaikan selambat-lambatnya 60 hari sejak laporan diterima. (Gatra)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.