Tjahjo Kumolo

Presiden Bentuk Kabinet Kerja dan Kabinet Bersih

Catatan Tjahjo Kumolo

Presiden Jokowi-JKYang saya pahami, presiden terpilih Bp Jokowi dan Wapres terpilih Bp JK akan membentuk/memilih pembantunya sebagai anggota kabinet yang sesuai dengan prinsip kebijakan pemerintahannya: (1) “Kabinet Kerja”, artinya dicari orang yang mampu dan memahami garis kebijakan presiden terpilih dan mau bekerja secara penuh, menguasai bidang tugas yang diembannya, memahami manajemen. (2) “Kabinet Bersih”, artinya figur yang terpilih bersih dari indikasi masalah hukum/korupsi. Anggota kabinet adalah sosok yang sudah tidak berniat mencari kekayaan pribadi/keluarganya. Maka pak Jokowi sejak awal penyusunan kabinetnya sudah melibatkan KPK dan PPATK. Kita harus optimis bahwa Pak Jokowi akan memilih pembantunya yang “tepat di posisi yang tepat” sebagai persyaratan utama.

Pengertian “kabinet bersih Joko Widodo” setidaknya sudah dilakukan oleh pak Jokowi dengan menyampaikan calon-calon pembantunya untuk dichek rekam jejaknya ke KPK. Pembantu Presiden Joko Widodo harus tekan kontrak: “tidak boleh menambah kekayaan” kecuali dari penghasilan/gaji sebagai pejabat negara yang sah dan tiap tahun harus diaudit oleh KPK. Tugasnya hanya kerja dan kerja mendengar aspirasi rakyat dan menperjuangkan dalam keputusan politik pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Sebagai pembantu Presiden sudah tidak memikirkan lagi menambah harta.

?Saya sebagai Sekjen Partai tidak tahu soal komposisi calon kabinet presiden. Itu kewenangan/prerogatif pak Jokowi sebagai presiden. Seandainya pak Jokowi akan ambil pembantunya yang dipercaya dan kebetulan kader partai, saya kira pak Jokowi akan berkonsultasi dengan ketua Umum Partai dan dengan Ibu KetuaUmum PDI Perjuangan kalau terkait kader PDI Perjuangan. Kita percayakan dan harus percaya kepada Presiden terpilih pak Jokowi untuk menyusun Tim Kerjanya. Konsultasi dengan pimpinan partai penting karena bisa saja orang yang dimaui pak Jokowi untuk diminta sebagai pembantunya tapi masih diperlukan di Partai dan karena prinsipnya rangkap jabatan partai dan pemerintahan harus dipisah sebagaimana prinsip Presiden Pak Jokowi.

–Tjahjo Kumolo, Sekjen PDI Perjuangan–

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.