Tjahjo Kumolo

Potensi Masalah Dalam Pilkada Serentak 2018 dan Kebijakan Kemendagri

Potensi Masalah Dalam Pilkada Serentak 2018

1. Perekaman dan data kependudukan oleh DUKCAPIL di 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada termasuk di dalamnya pembaharuan data penduduk sangat memerlukan dukungan dari seluruh elemen.

2. Adapun untuk NPHD (Naskah Hibah Perjanjian Daerah) dengan Bawaslu terdapat beberapa permasalahan, diantaranya sebagian besar Panwaslu di kabupaten/kota masih dalam proses pembentukan (karena lembaganya ad hoc). Untuk hal ini Pemerintah telah menerbitkan surat kepada Pemda bahwa dalam hal Panwaslu Kabupaten/Kota belum terbentuk maka pembahasan NPHD Panwaslu tersebut dapat dilakukan oleh Bawaslu Provinsi masing-masing.

3. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pada pilkada Gubernur/Wakil Gubernur papua diantaranya:
a. Luasnya wilayah pengamanan, tantangan kondisi geografis, tingginya aktifitas distribusi logistik, dan cakupan wilayah kerja penyelenggara pilkada.
b. Adanya beberapa pengaturan khusus di Prov. Papua karena merupakan daerah otonomi yang asimetris (contoh: sistem noken)
c. Rujukan indeks kerawanan pilkada menjadi salah satu parameter dalam mewaspadai daerah yang rawan gangguan kelompok separatis dan rawan konflik.

Kebijakan Kemendagri Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018

1. Dukungan Penyiapan DP4
2. Dukungan Penyiapan NPHD
3. Dukungan Koordinasi Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Pilkada
4. Dukungan koordinasi pemeliharaan keamanan & ketertiban pilkada
5. Dukungan teknis kelancaran pilkada
6. Dukungan peningkatan partisipasi pemilih
7.Menjaga Netralitas ASN.

Terimakasih perhatiannya.

TJAHJO KUMOLO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *