Tjahjo Kumolo

Posisi Parpol Tidak Dapat Diliberalkan

Pembahasan RUU pemilu sangat dibatasi waktu. Sampai hari ini belum ada kesepakatan baleg DPR antar fraksi DPR. Kita hargai beda pendapat tentang parliamentary threshold (PT) antara 2,5 s/d 5 persen yang diusulkan antar fraksi.

Parpol sebagai pilar terpenting dan strategis dalam pilar demokrasi karena merupakan dari sistem perpolitikan Indonesia. Kelembagaan penguatan Parpol juga karena filosofi nilai kolektifisme dari individualisme yang rentan terhadap konflik sebagaimana pemilu 2009 yang lalu.

Harus kita pikirkan bersama: penggunaan suara terbanyak yang berdampak pada mahalnya ‘biaya politik’ dapat merusak konsolidasi partai, ‘institusi partai jadi lemah’. UU Parpol bertujuan untuk penguatan lembaga Parpol.

Kalau pada sistem proporsional terbuka, pasti terjadi kontradiksi. Sistem pemilu harusnya tanpa konflik internal. Sistem proporsional terbuka tidak menutup kemungkinan terjadinya kompetisi tidak sehat antar caleg. Dengan model proporsional terbuka, otoritas partai harus kuat, kepemimpinan harus kuat.

Prinsip yang harus dipegang adalah sebagaimana konstitusi menegaskan bahwa kepersertaan pemilu adalah parpol. Posisi parpol tidak dapat diliberalkan, tidak bertumpu pada individualisme tetapi harus pada semangat gotong royong-kolektifisme-kelembagaan institusi.

Tjahjo Kumolo, 23 Juni 2011

One Response to Posisi Parpol Tidak Dapat Diliberalkan

  1. Anki Apriyanto 26/06/2011 at 23:55

    lanjutkan

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *