Tjahjo Kumolo

Catatan Mendagri: Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemda Secara Nasional 2017

POIN-POIN MENDAGRI PADA RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA NASIONAL TAHUN 2017

I. PENGANTAR
1. Fokus Kemendagri dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah membangun sistem agar tata kelola pemerintahan dapat bersih, efektif dan terpercaya.
2. Peringkat kemudahan usaha kita masih berada di peringkat 91 dari target di peringkat 40.
3. Korupsi di Indonesia dilakukan terbanyak oleh birokrasi yaitu PNS sebesar 44%, swasta 26%, legislatif 19% dan kepala daerah 3%.

II. PENGAWASAN PEMERINTAHAN DAERAH
A. Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
1. Inkonsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran, yaitu:
a. 17.07% program dalam RPJMD tidak dijabarkan dalam RKPD;
b. 25,03% inkonsistensi antara RKPD dengan P.P.A.S.
2. Kemendagri mewajibkan pemerintah daerah menerapkan e-planning dan e-budgeting.
3. Pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan oleh DPRD tidak boleh menghasilkan praktek korupsi.

B. Pengelolaan APBD
1. Tingkat ketaatan penetapan APBD tepat waktu, baru diangka 78,2%.
2. Struktur belanja tidak langung 59,61%, masih lebih besar dibandingkan belanja langsung 40,39%.
3. Derajat otonomi fiskal atau tingkat kemandirian anggaran daerah rendah, rata-rata 33,85%.
4. Proporsi belanja modal kecil 18,13% dari total belanja.
5. Proporsi belanja perjalanan dinas, hibah dan bansos, cenderung tetap dan bertambah.

C. Perizinan;
1. Kemendagri mendorong kepada kepala daerah segera melimpahkan kewenangan perizinan dan non perizinan kepada dinas PTSP;
2. Melakukan peyederhanaan proses perizinan. Jangan melakukan “korupsi transaktif” apalagi “korupsi ekstroaktif”
3. Kemendagri bersama KPK, Kantor Staf Kepresidenan dan Bappenas menyusun revisi Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan penyusunan aksi anti korupsi tahun 2018-2019 yang diarahkan pada 7 sektor
4. Sesuai Pasal 385 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dilaksanakan penandatangan kesepahaman bersama Kemendagri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian tentang Koordinasi APIP dan APH dalam Penanganan Pengaduan dan/atau Pelaporan Masyarakat.

MENTERI DALAM NEGERI,
TJAHJO KUMOLO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *