Tjahjo Kumolo

Pilkada Serentak Momentum Pilih Pemimpin Amanah

Jakarta – Pemilihan kepala daerah serentak di 171 daerah di tahun ini, adalah momentum bagi warga untuk mencari pemimpin yang amanah.

Pemimpin yang mampu menggerakkan dan mengorganisir masyarakat di daerah pemilihannya. Karena itu, pesta demokrasi di 171 daerah harus menjadi kontestasi yang menggembirakan. Jangan kemudian, pesta politik rakyat itu diperkeruh oleh tindakan kotor, seperti politik uang, hoax, ujaran kebencian dan kampanye SARA .

“Pemilu itu saatnya kita gembira. Pilkada itu yang dipilih sesuai dengan hati nuraninya. Tapi seolah-olah dibuat seram, dibuat genting,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam diskusi panel di acara Rapat Kerja Teknis Bareskrim Polri di Jakarta, Selasa (6/3).

Pemerintah sendiri kata Tjahjo, menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian, jika kemudian ditemukan gelagat yang akan menganggu keamanan di masa Pilkada.

Tentunya, bersama dengan BIN, kepolisian telah melakukan deteksi dini mencermati setiap dinamika yang terjadi. “Semua itu rawan tapi ada indikasi mungkin yang head to head, bagaimana kultur budayanya.

Kayak di Papua, kemarin kantor saya dirusak sama Papua. Itu karena hanya mereka tidak mau terima keputusan MK (Mahkamah Konstitusi),” kata Tjahjo. Namun yang Tjahjo sayangkan, publikasi tentang program calon yang bertarung di Pilkada masih minim.

Yang banyak diberitakan malah soal isu calon wakil presiden Jokowi. Dan hiruk pikuk Pilkada, lebih banyak disorot soal operasi tangkap tangan calon kepala daerah. Sementara soal adu program kandidat masih jarang.

Narasumber lainnya komisioner KPU, Hasyim Ansyari, menyoroti soal penangkapan anggota KPU Garut. Ia sebagai komisioner mengucapkan terima kasih kepada kepolisian, telah mengungkap praktek kotor penyelenggara pemilu.

Ia berharap kasus di Garut bisa jadi shock therapy bagi penyelangara lainnya untuk tak berbuat macam-macam, melakukan kongkalingkong.

“Saya kira penting terapi seperti itu supaya jajaran kami tidak main- main dalam penyelenggaraan pemilu dan Pilkada,” katanya. Hasyim juga sempat mengungkapkan tantangan yang dihadapi KPU. Tantangan itu, karena tahapan Pilkada berhimpitan dengan tahapan pemilu nasional yang juga akan digelar serentak pada 2019.

Tugas KPU

Dalam situasi ini, KPU adalah lembaga satu-satunya yang mengerjakan beberapa jenis pemilu yang digelar serentak. Selain mempersiapkan Pilkada, juga menyelenggarakan tahapan pemilu legislatif dan pemilihan presiden dalam waktu yang saling berdekatan.

“Kemudian di tahapan yang seperti ini desain UU kalau boleh komentar Pak Menteri, ada desain yang menurut pandangan kami tidak ideal. Ditengah tengah penyelenggaraan ini, ada proses pergantian anggota KPU Provinsi dan kabupaten atau kota yang saat ini prosesnya sedang berjalan,” katanya.

Kalau di UU yang lama, kata Hasyim, bagi KPU yang sedang menyelenggaraakan Pilkada, masa jabatannya bisa diperpanjang sampai dengan penyelenggaraan pemilu. Tapi UU yang baru masa jabatan KPU provinsi, kabupaten dan kota, begitu masa jabatannya selesai, tak bisa diperpanjang.

Harus diganti. Sekarang ini KPU sedang menyeleksi 16 KPU provinsi. Juga melakukan seleksi KPU kabupaten dan kota. “Dan di antaranya habis masa jabatannya sehari sebelum hari pemungutan suara Pilkada 27 juni 2018, ada yang selesainya pas hari H pemungutan suara, ada yang saat rekapitulasi yang sedang berjalan masa jabatannya.

Ini tantangan bagi KPU tentang bagaimana strategi merekrut anggota KPU provinsi, kabupaten, kota dalam situasi yang dalam pandangan kami tidak ideal,” tuturnya. (Koran Jakarta)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *