Tjahjo Kumolo

Pidato Bu Mega: Pancasila Bintang Penuntun Indonesia Raya

Megawati: Rediscovery Pancasila

Bertepatan dengan HUT PDI Perjuangan ke-45 ini, saya kembali mengucapkan syukur, bahwa akhirnya 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai Hari Lahirnya Pancasila oleh Presiden Jokowi. Penetapan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahirnya Pancasila menjadi suatu tonggak penting bagi Indonesia. Inilah “Rediscovery Pancasila”, penemuan kembali Pancasila yang sejati, Pancasila yang mampu menjadi leitstar, menjadi bintang penuntun yang dinamis bagi Indonesia. Pancasila Bintang Penuntun Bagi Indonesia Raya!

Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menyampaikan pidato politik tanpa teks dihadapan sidang BPUPK, tentang Dasar Negara Indonesia Merdeka. Namun demikian Bung Karno tidak pernah menyatakan dirinya sebagai penemu Pancasila. Bung Karno menyatakan bahwa dirinya hanya sebagai penggali Pancasila. Dari penggalian yang dilakukannya selama bertahun-tahun tersebut, Bung Karno menemukan berulangkali elemen-elemen yang selalu menonjol dari jiwa bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Beliau menggalinya dari jiwa masyarakat Indonesia sendiri. Menurutnya, jika tidak ada dalam jiwa masyarakat Indonesia sendiri, tidak mungkin Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk Indonesia berdiri di atasnya. Jika tidak bersumber dari jiwa Indonesia, jika bukan appeal kepada jiwa Indonesia, jika tidak berakar pada jiwa Indonesia, tidak mungkin Pancasila dapat menjadi bintang penuntun yang dinamis.

Amanat Bung Karno tentang Ketuhanan Yang Maha Esa

Saya paparkan sedikit soal sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Jejak historis bangsa Indonesia menunjukkan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi bangsa Indonesia, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bintang penuntun utama untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mengejar kebajikan, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mengejar kebaikan. Oleh sebab itu, di dalam Pancasila, Ketuhanan dimasukkan dengan nyata dan tegas sebagai sila pertama. Dalam Pidato Lahirnya Pancasila, Bung Karno menjabarkan, mengamanatkan, menegaskan maksud dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa, “Hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara berkebudayaan, yakni dengan tiada egosime agama. Dan hendaknya Negara Indonesia satu negara yang ber-Tuhan!” Pemahaman dan pengamalan sila pertama seperti yang dipesankan oleh Bung Karno tersebut, sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya yakin, lima sila dalam Pancasila pun adalah jawaban terhadap problem multi dimensi dunia di abad 21. Jadi, Pancasila tetap relevan di abad ini.

Abad 21: Historis-Paradoks

Pada abad ke-21 ini saya menengarai berlangsungnya suatu historis-paradoks. Historis-paradoks adalah suatu fenomena yang memperlihatkan pertentangan dalam sejarah peradaban manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat semua seakan terkoneksi. Jarak menjadi bukan kendala lagi dalam komunikasi dan interaksi manusia. Manusia seakan hidup bersama dalam satu rumah besar. Ironisnya, hidup bersama tetapi miskin komunikasi dan interaksi sosial secara langsung. Masing-masing individu, asik hidup di dunia mayanya masing-masing, sehingga terasing satu sama lain. Inilah perbedaan dengan abad sebelumnya. Masyarakat abad 21 adalah masyarakat informasi, yang membuat askes terhadap media dan penciptaan opini menjadi sangat mudah. Ekses negatifnya adalah banalisasi kebohongan, yaitu kebohongan yang direncanakan, direkayasa dan disebarkan tanpa pelaku merasa bersalah. Seringkali tujuannya pun adalah sengaja untuk membangkitkan permusuhan dan perpecahan. Akibatnya, tercipta impersonalisasi korban. “Korban yang tak berwajah”, di dunia maya korban tidak dikenali lagi wajahnya. Akibatnya, pelaku kekerasan pun menjadi lebih tega dan kejam. Tanpa punya rasa malu, para pelaku menggunakan identitas palsu untuk memaki, memfitnah, menghujat dan melakukan pembunuhan karakter terhadap siapapun yang mereka tidak sukai, dengan tanpa merasa bersalah, tanpa merasa menyesal.

Megawati: Bahaya Era Post-Truth

Pada abad ke-21 ini saya menengarai berlangsungnya suatu historis-paradoks. Historis-paradoks adalah suatu fenomena yang memperlihatkan pertentangan dalam sejarah peradaban manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat semua seakan terkoneksi. Jarak menjadi bukan kendala lagi dalam komunikasi dan interaksi manusia. Manusia seakan hidup bersama dalam satu rumah besar. Ironisnya, hidup bersama tetapi miskin komunikasi dan interaksi sosial secara langsung. Masing-masing individu, asik hidup di dunia mayanya masing-masing, sehingga terasing satu sama lain. Inilah perbedaan dengan abad sebelumnya. Masyarakat abad 21 adalah masyarakat informasi, yang membuat askes terhadap media dan penciptaan opini menjadi sangat mudah. Ekses negatifnya adalah banalisasi kebohongan, yaitu kebohongan yang direncanakan, direkayasa dan disebarkan tanpa pelaku merasa bersalah. Seringkali tujuannya pun adalah sengaja untuk membangkitkan permusuhan dan perpecahan. Akibatnya, tercipta impersonalisasi korban. “Korban yang tak berwajah”, di dunia maya korban tidak dikenali lagi wajahnya. Akibatnya, pelaku kekerasan pun menjadi lebih tega dan kejam. Tanpa punya rasa malu, para pelaku menggunakan identitas palsu untuk memaki, memfitnah, menghujat dan melakukan pembunuhan karakter terhadap siapapun yang mereka tidak sukai, dengan tanpa merasa bersalah, tanpa merasa menyesal. Saya selalu katakan, kalau mau tempur, ayo selesaikan dengan jantan.

Historis-paradoks melahirkan suatu fenomena yang dikenal dengan istilah post-truth (pasca kebenaran). Post-truth adalah iklim sosial politik, dimana emosi mengalahkan obyektivitas dan rasionalitas, serta cenderung menolak verifikasi fakta. Istilah ini menjadi popular setelah Oxford Dictionary menobatkannya menjadi Word of The Year pada tahun 2016. Istilah tersebut menjadi sangat dikenal terutama pada peristiwa Brexit (keluarnya Inggris dari Uni Eropa) dan Pemilu terakhir di Amerika. Post-truth adalah istilah yang lahir akibat anomali gelagat politik, yang dilakukan oleh politisi-politisi populis yang pandai memanipulasi emosi massa. Opini publik digiring sedemikian rupa melalui skenario pembohongan yang direncanakan dengan sistematis. Sampai terkadang, mampu membuat media dan jurnalisme mengalami kebimbangan dalam mencerna dan memberitakan pernyataan-pernyataan politik.

Post-truth dapat di-identifikasi pada perilaku politisi saat kampanye politik menjelang pemilihan. Sang aktor politik tersebut mahir mendekati massa dengan gestur dan bahasa yang meyakinkan. Ia campuradukkan antara nilai dan norma dengan opini personal, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kesahihannya. Lalu, ia selipkan semacam gagasan irasional, yang dikemasnya dengan kesantunan dan gaya bahasa kekinian. Ia mampu tampil dengan berbagai perwujudan, tergantung siapa yang ia temui. Saya mengistilahkannya, “taktik untuk mengelabui dan menundukkan dengan strategi politik seribu wajah”. Padahal, jika dicermati apa yang disampaikannya, sesungguhnya hanya kebohongan yang menyerupai fakta. Mereka tanpa sungkan melakukan hoax berisi propaganda kebencian dan permusuhan. Tidak tanggung-tanggung, isu agama, suku dan ras dijadikan peluru hoax.

Pengorganisiran massa pun dapat dilakukan dengan memanfaatkan hoax. Tujuannya, untuk menciptakan “massa yang tidak sadar”, yang akan dengan mudah dikerahkan, digunakan bagi kepentingan politik apapun. Pada peristiwa-peristiwa tertentu, massa “patuh” seperti ini dapat diperalat dan dilibatkan dalam tindakan kekerasan yang memberangus kemanusiaan, tanpa perlu paksaan. Jika dikaji secara mendalam, praktek-praktek tersebut berpangkal dan berujung pada bagi-bagi kekuasaan dalam politik. Yang pada akhirnya tidak lebih dari persoalan kapital. Karena itu tidak-lah mengherankan jika era post-truth kemudian melahirkan politisi-politisi populis. Suatu sistem ekonomi yang jelas bertentangan dengan sistem ekonomi Pancasila.

Megawati: Berpolitik Harus Berideologi

Itulah sebabnya, mengapa saya berulangkali mengingatkan kepada kalian, bahwa berpolitik harus dengan ideologi Pancasila. Karena saya sangat menginginkan partai ini mampu melahirkan politisi-politisi yang berkarakter, punya prinsip. Sehingga, tidak tersesat dan menyesatkan rakyat saat dipercaya menjadi pemimpin. Camkan, ideologi bukan alat yang berfungsi untuk mengumpulkan pengikut dan melegitimasi para pemimpinnya. Ideologi bukan mesin untuk memproduksi pengikut yang patuh buta dan mati rasionalitasnya. Bukan untuk ciptakan pemimpin yang mahir memanipulasi. Ideologi yang benar, justru berfungsi untuk melahirkan massa yang sadar, melahirkan rakyat yang sadar akan tanggung jawabnya terhadap kepentingan nasional. Ideologi yang benar justru suatu penuntun bagi pemimpin untuk meleburkan diri dalam masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi rakyat.

Politik Ideologi vs Politik Post-Truth

Saya berharap semua pihak mewaspadai fenomena post-truth yang saya sampaikan di atas. Jika praktek-praktek politik seperti itu dibiarkan tumbuh subur, maka politik tidak akan pernah menjadi jalan pengabdian yang mampu melahirkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Politik hanya menjadi panggung atraksi permainan kompromi-kompromi yang menyenangkan segelintir orang. Politik hanya menjadi arena transaksi-transaksi ekonomi bagi individu dan kelompok tertentu. Tidak ada tempat bagi ideologi dalam permainan politik seperti itu. Yang terpenting bagi penganut post-truth adalah bagaimana mampu mengemas citra postif di media dan media sosial. Citra yang acapkali berbanding terbalik dengan kerja politik di dunia nyata. Mereka pun tidak ambil pusing, jika kebijakan yang dibuat tidak memberi solusi bagi problem yang dihadapi rakyat. Mereka tidak akan peduli, jika kebijakannya justru menambah beban rakyat. Bagi mereka, yang penting menjadi trending topic, yang penting terpilih dan terpilih lagi, saat pemilihan legislatif atau eksekutif.

Selama 45 tahun partai ini berdiri, saya telah menjadi saksi mata bagaimana kader-kader, ada yang begitu saja datang dan pergi. Saya menjadi sangat memahami karakter para kader, termasuk jika ada orang-orang yang mendekat kepada saya atau kepada partai ini. Mana yang benar-benar karena keyakinan ideologi yang sama, mana yang hanya karena hasrat kekuasaan dan ekonomi. Namun, saya tidak pernah gamang sedikit pun. Saya yakin, masih banyak kader-kader partai yang bertahan mengarungi gelombang samudera perjuangan karena keyakinan ideologi. Meskipun mereka tidak mendapatkan jabatan apapun, mereka tetap lakukan kerja-kerja ideologis. Semboyan mereka, “biar gepeng, asal banteng”. Sungguh, saya sangat mengapresiasi kader-kader seperti ini, yang memilih menjadi “serdadu lombok abang”, yang bertarung untuk pertahankan keputusan-keputusan politik yang konstitusional di parlemen, maupun di eksekutif. Apresiasi juga saya berikan kepada kader partai di akar rumput. Saya sangat tahu, merekalah sesungguhnya yang menggerakkan roda mesin partai, mengibarkan panji-panji partai di pelosok tanah air. Terima kasih, bagi para kader yang bertugas di anak ranting, ranting, PAC, DPC dan DPD di seluruh Indonesia. Ingat anak-anakku, partai ini harus tetap tegak berdiri, bukan karena dekat dengan kekuasaan, tetapi karena tetap berpegang teguh pada ideologi Pancasila 1 Juni 1945.

Saudara-saudara se-bangsa dan se-tanah air, saya menyadari bahwa sudah saatnya PDI Perjuangan benar-benar mampu membuktikan, bahwa Pancasila bukan suatu ide utopis. Pancasila bukan segumpal pernyataan simbolik kosong. Cara satu-satunya, untuk membuktikan adalah dengan membumikan Pancasila. Bumikan dalam keputusan politik pembangunan yang direncanakan dengan baik, terukur, jelas tahapannya dan menyangkut segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, saya tegaskan dan saya tugaskan, terutama bagi kader partai yang sedang bertugas di legislatif dan eksekutif. Termasuk bagi para kader partai yang telah mendapatkan penugasan dalam Pilkada serentak 2018, saya tugaskan untuk menjalankan visi misi pembangunan yang telah disusun oleh partai. Hal ini partai putuskan, agar jelas, agar terang, tugas apa yang harus dikerjakan oleh petugas partai, agar tidak ada lagi yang salah tafsir dan salah tanggap.

Tepat di usia partai yang ke 45 tahun, saya nyatakan visi PDI Perjuangan adalah “membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, sesuai dengan Amanat Penderitaan Rakyat yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai perwujudan dari Cita-Cita Rakyat Indonesia, seperti yang digambarkan oleh Bung Karno.” Cita-cita tersebut wajib diperjuangkan melalui misi dijalankannya “Pola Pembangunan Berdikari”. Inilah visi misi politik pembangunan yang wajib mengikutsertakan rakyat.* Karena, rakyat adalah sumber, rakyat adalah tujuan, rakyat adalah cakrawati bagi PDI Perjuangan! Terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah melabuhkan pilihan dan kepercayaan politiknya kepada PDI Perjuangan. Doa dan perjuangan kami, selalu, selalu, dan sekali lagi, selalu selama-lamanya untuk rakyat, bangsa dan negara Indonesia!

Terakhir, untuk kader-kader partai di seluruh tanah air. Saya berpesan kepada kalian, terutama Tiga pilar Partai, yaitu: struktur partai, legislatif dan eksekutif. Jangan kehilangan orientasi, jangan disorientasi, pegang teguh ideologi Pancasila 1 Juni 1945. Jadikan Pancasila bintang penuntun yang membimbingmu dalam menentukan langkah dan keputusan politik! Berfokuslah, berpeganglah pada rakyat. Enyahkan alam pikiran pragmatis, singkirkan mental individualis! Jangan kompromis terhadap hal-hal prinsip yang menyangkut kehidupan dan keselamatan rakyat! Gelorakan jiwa gotong royong. Nyalakan suluh perjuangan! Nyalakan api pergerakkan! Satukan diri, singsingkan lengan, kepalkan tangan persatuan dan gemakan pekik merdeka sejati.**

(Foto terkini.id)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *