Tjahjo Kumolo

Pertengkaran Kepala Daerah, Mendagri Nilai Pilkada Belum Lahirkan Negarawan

JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyoroti sejumlah kasus pertengkaran antara kepala daerah dengan wakilnya di Tanah Air.

Contoh ribut-ribut itu, misalnya antara Bupati Kabupaten Kuantan Singingi di Riau, Sukarmis melawan wakilnya, Zulkifli, pada Februari 2016 lalu. Kemudian, antara Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie dengan wakilnya Udin Hianggio pada Oktober 2017.

Hal terbaru, Bupati Tolitoli Mohammad Saleh Bantilan melawan wakilnya Abdul Rahman H Buding pada akhir Januari 2018 kemarin.

Menurut Tjahjo, pemilihan kepala daerah (pilkada) nyatanya belum bisa menghasilkan pemimpin dengan kualitas negarawan.

“Sebagai tanda atau cermin bahwa hasil pilkada belum mampu menghasilkan semua pemimpin daerah yang memiliki kualitas leadership negarawan. Kalaupun ada hanya beberapa,” kata Tjahjo melalui pesan singkatnya, Minggu malam (4/2/2018).

Tjahjo pun tidak memungkiri bahwa posisi kepala daerah dengan latar belakang politik yang berbeda dengan wakilnya, dapat memicu konflik yang sewaktu-waktu bisa pecah.

“Karena pada akhirnya masing-masing akan melihat apakah punya peluang masih tetap pasangan maju atau bercerai masing-masing maju sebagai kepala daerah,” kata dia.

Karena itu, kata Tjahjo, perlu kajian mendalam mengenai munculnya pertengkaran kepala daerah dengan wakilnya. Sehingga, kejadian ribut-ribut itu diharapkan tak terus berulang.

“Kejadian berulang tersebut pada akhirnya dirugikan adalah masyarakat daerah setempat. Karena pembangunan daerah menjadi terhambat,” ujar politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Padahal, lanjut Tjahjo, guna mempercepat konsolidasi demokrasi di Indonesia, semua pihak perlu bersama-sama membangun sistem pemerintahan daerah yang kuat dan menghindari konflik atau keributan.

“Yang mampu memaksa semua pihak yang terlibat dalam sistem pemerintahan mengeluarkan energi positifnya membangun daerah,” kata Tjahjo.

Tjahjo juga menceritakan sejarah dan budaya yang turut membentuk budaya pemerintahan daerah saat ini.
“Budaya-budaya pemerintahan lokal Indonesia, khususnya dalam sistem kerajaan, hanya ada satu pemimpin utama atau hanya ada satu matahari. Sedikit banyak faktor sejarah dan budaya pemerintahan Indonesia mempengaruhi sistem pemerintahan daerah saat ini,” ucap dia. (Kompas)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *