Tjahjo Kumolo

Penyerahan Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2018, Catatan Mendagri

CATATAN MENDAGRI
PADA ACARA PENYERAHAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2018
Jakarta, 28 Maret 2019

1. Pembangunan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) prinsipnya memang perlu dilakukan secara terintegrasi sebagaimana yang telah diatur dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018. Salah satu dampak yang telah terjadi saat ini berdasarkan data dari Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, total belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan TIK sebesar 12,7 triliyun rupiah.

2. Lebih lanjut terkait dengan kondisi saat ini dalam hal pembangunan SPBE yang tidak terintegrasi antara lain:
a. Pemborosan Anggaran, belanja TIK selalu bertambah setiap tahunnya, akan tetapi utilitas TIK hanya mencapai 30%
b. Disintegrasi Sistem Informasi Pemerintah
c. Risiko keamanan informasi
d. Validitas data pemerintah kurang diyakini sepenuhnya

3. Pengertian dan ruang lingkup SPBE dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 adalah merupakan platform kebijakan SPBE untuk keterpaduan pembangunan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah.

4. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersif, efektif, transparan dan akuntabel dimana pada akhirnya mampu meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggaraan SPBE.

5. Pengguna SPBE dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 nantinya akan bermanfaat bagi instansi pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.

6. Secara garis besar, layanan SPBE terdiri dari 4 (empat) layanan sebagai berikut:
a. Government to Business:
– E-Procurement
E-Perijinan

b. Government to Citizen:
– E-Pengaduan
– E-Kesehatan
– E-Pendidikan

c. Government to Employee:
– E-Kepegawaian
– E-Pensiun

d. Government to Government:
– E-Office
– E-Database
– E-Planning
– E-Budgeting
– E-Monev
– E-Reporting

7. Dalam Tim Koordinasi SPBE Nasional, terdapat 7 Kementerian yang masing-masing tugasnya telah diatur dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Adapun 7 (tujuh) Kementerian dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Menteri PAN-RB;
b. Menteri Dalam Negeri;
c. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
d. Menteri Keuangan;
e. Menteri Kominfo;
f. Kepala BPPT; dan
g. Kepala BSSN.

8. Dalam Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Kemendagri memiliki peran salah satunya untuk menjadi anggota dalam koordinasi layanan SPBE di pemerintah daerah. Adapun layanan SPBE dimaksud yang terkait dengan Kemendagri adalah perencanaan, penganggaran dan pemantauan serta evaluasi.

9. Sebagai tindak lanjut dari amanat Perpres di atas, telah diterbitkan Permendagri Nomor 98/2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). SIPD yang sedang dibangun saat ini prinsipnya terdiri dari e-Database, e-Planning, e-Monev dan e-Reporting.

10. Berdasarkan konsep pengembangan besar dimaksud, saat ini aplikasi yang telah dibangun adalah e-Database, e-Planning RPJMD-Renstra PD dan e-Planning RKPD-Renja PD.

11. Gambaran umum dan kondisi saat ini terkait dengan penerapan SPBE di Internal Kemendagri adalah sebagai berikut:
a. Telah terbangun Sistem Informasi Kependudukan (SIAK);
b. Tersedia Infrastruktur Jaringan Komunikasi Pusat dan Daerah (Intranet/tetutup/private);
c. Tersedia Infrastruktur Data Center Kemendagri;
d. Integrasi Proses Bisnis Layanan Administrasi dan Konsutasi di Lingkungan Kemendagri :
1) Pembentukan ULA
2) 15 (ima belas) Layanan administrasi
3) 1 (satu) layanan pada kelompok jenis layanan, yaitu : layanan registrasi konsultasi.

e. Integrasi Proses Bisnis di lingkungan Kemendagri (e-Database, e-Planning, e-Budgeting, e-Monev, e-Reporting, e-Office, Kepegawaian, dan aplikasi pendukung lainya).
f. Telah disusun Tim Evaluasi Internal Penyelenggaraan SPBE Kemendagri.

12. Langkah-langkah Pelaksanaan untuk kedepannya adalah sebagai berikut:
a. Perbaikan instrumen Tata Kelola TIK Kemendagri;
b. Penyusunan Kerangka Kerja Pengelolaan TIK Kemendagri;
c. Penyusunan dokumen dan prosedur teknis pengelolaan TIK Kemendagri (+ 21 dokumen);
d. Pengembangan Kerangka Sistem Basis Data Kemendagri;
e. Penyusunan Tim Percepatan Pelaksanaan SPBE di Lingkungan Kemendagri; dan
f. Penyusunan Proses Bisnis Pelayanan Publik Pemerintah Daerah.

TJAHJO KUMOLO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.