Tjahjo Kumolo

Penyelesaian Sengketa Pilkada di MK Sebaiknya Dihapus

TjahjoKumolo.Com – Indonesia sebagai negara konstitusional sebagaimana dinyatakan di dalam konstitusinya (lihat Pembukaan UUD 1945), mendasarkan negara berdasarkan norma dan ketentuan UUD Negara RI tahun 1945. Dalam kerangka itu MK berperan sebagai pengawal konstitusi agar penyenggaraan negara tidak menyimpang dari ketentuan konstitusi tersebut.

Sebagai pengawal konstitusi maka MK pun dibatasi kewenangannya sebagaimana telah ditetapkan dalam konstitusi. Diantara kewenangannya adalah memutus sengketa hasil pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 E UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak terkait dengan ketentuan Pasal 18 ayat 4, yang menyatakan kepala daerah dipilih secara demokratis.

Kewenangan MK terbatas sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam konstitusi, berbeda dengan ketentuan tentang MA pada Pasal 24 ayat (1) dalam frasa “dan kewenangan lain”, sehingga kewenangan MK yang diberikan oleh UU untuk mengadili sengketa pilkada harus dihapuskan.

Untuk itu senyampang sedang berlangsung pembahasan RUU Pilkada, PDI Perjuangan sebagai salah satu pembentuk konstitusi (dalam sidang MPR 1999-2002), mengusulkan dan memperjuangkan penghapusan ketentuan penyelesaian sengketa oleh MK dihapus dari UU/RUU tentang Pilkada.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.