Tjahjo Kumolo

Penjelasan Mendagri Tentang Pengangkatan TNI/Polri Sebagai Pj Gubernur

Berikut jawaban saya terhadap pertanyaan berbagai pihak, khususnya Pers, tentang pengangkatan perwira TNI/Polri sebagai Pejabat Gubernur:

Pada saat Pilkada serentak tahun lalu, saya sebagai Mendagri juga mengangkat perwira aktif sebagai pejabat Gubernur di daerah yang diindikasikan rawan. Yaitu Irjen Pol Carlo Tewu di Sulawesi Barat dan Mayjen TNI Sudarmo di Nanggroe Aceh Darussalam. Tidak ada masalah, tidak dipermasalahkan, karena saya tidak melanggar UU. Kedua daerah tersebut akhirnya aman.

Saya sebagai Mendagri selalu konsultasi dan koordinasi dengan Menkopolhukam, Kapolri, Panglima TNI dalam mengusulkan pejabat TNI dan Polri aktif kepada Presiden.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 201 ayat 10 menyatakan, “Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Aturan lain adalah Permendagri Nomor 11 tahun 2018 Pasal 4 Ayat 2 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara yang berbunyi, “Penjabat Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya/setingkat di lingkup pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi.”

Pilkada tahun 2018 kemungkinan daerah yang diindikasikan rawan konflik –semoga saja tidak terjadi– setelah koordinasi, saya sebagai Mendagri juga akan menempatkan perwira aktif esselon I, yaitu Pejabat Polri dan TNI untuk menjaga agar stabilitas keamanan dan tata kelola pemerintahannya terjamin.

Demikian.
Salam,
Tjahjo Kumolo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *