Tjahjo Kumolo

Penjelasan Mendagri: Boleh Sosialisasi, Bukan Kampanye, di Fasilitas Pemerintah, Tempat Ibadah, dan Pendidikan

1. Semua pihak wajib menghormati dan mentaati larangan yang diatur oleh KPU dan Bawaslu dalam teknis pelaksanaan kampanye pemilu, sesuai yang diatur dalam pasal 280 ayat 1 huruf h.

2. Selanjutnya pasal yang sama khususnya dalam penjelasan pasal 280 ayat 1 huruf h sbb: “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggungjawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.
“Yang dimaksud tempat pendidikan adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.”

3. Jadi penjelasan pasal 280 ayat 1 huruf membolehkan peserta pemilu hadir ketempat ibadah, ke tempat pendidikan dan kantor pemerintahan jika hadir karena adanya undangan dan tanpa atribut kampanye pemilu.

4. Kehadirannya tentu tidak boleh dalam rangka berkampanye pilpres dan caleg sebagaimana larangan UU.

Tetapi dalam konteks menjadi narasumber dalam program sosialisasi pemilu cerdas, menolak politik uang, menolak politisasi SARA, menolak Hoax dan menjaga persatuan kesatuan bangsa dll yang bersifat mendidik masyarakat, adalah hal baik.

5. Kampanye dan sosialisasi adalah 2(dua) hal yang berbeda. Yang dimaksudkan Mendagri adalah sosialisasi dan edukasi masyarakat, bukan hadir untuk berkampanye pemilihan capres dan caleg.

Misalnya menghadiri undangan kampus yang melakukan sosialisasi dalam bentuk kampanye/gerakan bersama anti politik uang dan anti hoax. Saya kira boleh-boleh saja, apalagi jika penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) juga hadir, pasti sangat mendidik masyarakat dan siswa/mahasiswa.

6. Prinsip Mendagri adalah setuju larangan kampanye di tempat-tempat yang ditentukan oleh penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu).
Dan sesuai dengan yang disampaikan Mendagri bahwa kontestan dan para pihak termasuk penanggungjawab lembaga pendidikan, tempat ibadah dan pengelola gedung pemerintahan harus melakukan koordinasi dengan penyelenggara pemilu jika akan mengundang peserta pemilu supaya tidak manjadi masalah dalam pelaksanaan.

Mendagri mendukung penegakan hukum Pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.

Terimakasih.
Tjahjo Kumolo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *