Tjahjo Kumolo

Penjelasan Lanjutan Mendagri Tentang Penunjukan Perwira Polri jadi Pj Gubernur

1. Kebutuhan dari Kemendagri yang ada 17 Pj Gubernur, yang jika dipenuhi oleh unsur Kemendagri, maka mendagri meminta dua nama setara dengan eselon 1/pejabat utama ke Polri;

2. Setelah memperhatikan UU Polri No 2/2002 khususnya pasal 2, pasal 4 dan juga pasal 28, maka dimungkinkan bagi Polri untuk merespon permintaan dari Kemendagri;

3. Disebutkan pada pasal-pasal tersebut soal peran dan fungsi Polri yang menjalankan sebagian kewenangan pemerintah negara, dan juga jabatan di luar Polri yang dimungkinkan dijabat dengan penekanan penugasan dari Kapolri;

4. Dua daerah yang akan diisi oleh perwira tersebut sebagaimana kajian dari Bawaslu, KPU ataupun internal Polri adalah daerah dengan potensi konflik, sehingga dimungkinakn hal tersebut dijabat oleh perwira Polri;

5. Pada Permendagri No.1/2018 pasal 4 dan 5 juga ditegaskan bahwa posisi Pj dapat diisi oleh pejabat dari pusat dan daerah, sebagaimana surat permohonan dari Mendagri;

6. Sebagai penekanan komitmen, keberadaan kedua perwira tersebut dijamin netralitasnya dalam mengawal proses pilkada dan berlaku adil dengan berjarak dengan semua kontestan dan melayani publik sebagaimana tugas dari kepala daerah;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *