Tjahjo Kumolo

Penjelasan Detil Mendagri Terkait TGUPP Gubernur DKI Jakarta

Penjelasan Terkait TGUPP Gubernur DKI Jakarta, sbb:

1) Terhadap keberadaan TGUPP, berdasarkan hasil klarifikasi Kemendagri dengan Pemprov DKI Jakarta, TGUPP lebih sebagai “lembaga ad hoc” yang dilekatkan pada Biro Administrasi Setda DKI Jakarta untuk melaksanakan tugas khusus dari Gubernur DKI Jakarta yang sebenarnya tidak melaksanakan fungsi Biro Administrasi, dalam hal ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Berdasarkan pertimbangan tersebut pada angka 1, maka TGUPP direkomendasikan dalam evaluasi untuk tidak dianggarkan pada Biro Administrasi, yang selanjutnya diberi solusi untuk menggunakan Biaya Penunjang Operasional (BOP) Gubernur, karena sejalan dengan maksud Pasal 8 PP 109/2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah.

Prinsipnya bukan menghilangkan TGUPP –silahkan saja Gubernur DKI Jakarta membentuk TGUPP– melainkan hanya mengalihkan pembebanan anggaran yang semula beban anggaran biro Administrasi menjadi beban atas penggunaan BOP Gubernur. Soal pak Gubernur tidak setuju BOP-nya disisihkan sebagian untuk honor TGUPP sehingga tetap ingin menggunakan mata anggaran tersendiri pada Biro Administrasi.

3) Pasal 3 UU No. 17/2003 tentang keuangan negara menyatakan: keuangan negara (termasuk keuangan daerah) dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

4) Pelaksanaan evaluasi RAPBD merupakan perwujudan atas pelaksanaan pasal 373 UU 23/2014 tentang Pemda: bahwa pemerintah pusat melakukan Pembinaan dan Pengawasan kepada daerah provinsi. Selanjutnya Pasal 374 UU 23/2014, menyatakan Pembinaan dan Pengawasan tersebut meliputi bidang Keuangan daerah.

5) Esensi pembinaan tersebut supaya pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada poin 4 tersebut di atas.

6) Oleh karena itu, Pemerintah Pusat (Kemendagri) dan Pemda Provinsi (DKI Jakarta dan Provinsi lainnya) harus bersama-sama melaksanakan ketentuan Peraturan yang diperintahkan oleh UU 23/2014.

7) Dalam hal hasil evaluasi sebagai bentuk pembinaan Kemendagri sebagaimana pada poin 2, apabila tidak ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI Jakarta maka sangat mungkin akan menjadi temuan BPK yang melaksanakan fungsi pemerikasaan atas pengelolaan keuangan negara/daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU 15/2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, mengingat evaluasi Kemendagri berkenaan dengan TGUPP, terkait dengan soal tata kelola keuangannya.

Demikian penjelasan detil sebenarnya. Jadi Kemendagri bukan melarang Gubernur DKI Jakarta, silahkan membentuk Tim Sukses apapun sepanjang proses penganggarannya benar di APBD.

Terimakasih.

Tjahjo Kumolo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *