Tjahjo Kumolo

Penjelasan dan Klarifikasi Kemendagri Terkait Meikarta

Penjelasan dan klarifikasi Kemendagri sbb:
1) Kemendagri tidak memiliki kewenangan teknis perijinan terkait investasi dalam konteks kasus Meikarta di wilayah Kabupaten Bekasi provinsi.Jabar.

2) Kewenangan perijinan, untuk pembangunan kawasan Meikarta  di kawasan strategis Jabar dan berskala metropolitan di tangan Bupati Bekasi, namun harus ada rekomendasi Gubernur Jawa Barat.

3) Tata Cara memberi rekomendasi, sesuai Perda no 12 th 2014  tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropoliran dan Pusat Pertumbuhan di Jabar, pasal 10 huruf F, diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yg belum disusun dan diterbitkan oleh Gubernur walau sudah 4 tahun diamanahkan Perda, sehingga proses perijinan terhambat dan perlu ada solusi yg terbaik.

4) Polemik perijinan saat itu semakin ramai dalam pemberitaan, yang angkat  perbedaan pandangan dan sikap antara Pemprov Jawa Barat (baca : saat itu) dengan Pemkab (baca : Bupati Bekasi) yang makin hari makin memanas di media dan tidak baik dari etika pemyelenggaraan pemerintahan daerah.

5). Untk mencari solusi yang terbaik, Mendagri berdasarkan hasil Rapat terbuka di Kemendagri memang benar meminta  kepada Bupati terkait perijinan Meikarta, agar diselesaikan  sesuai ketentuan aturan yang berlaku,  dengan berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Barat. Juga diminta untuk mengendalikan diri, agar Pemkab dan Pemprov jangan ribut berpolemik di media publik.  Mendagri menyarankan melalui Dirjen Otda untuk memfasilitasi dengan duduk bersama antara Pemkab dan Pemprov bersama pihak-pihak terkait dalam sebuah Rapat Terbuka di Kemendagri. Rapat diadakan 3 Okt 2017, yang sekaligus sebagai tindak lanjut hasil RDP dg DPR-RI 27 Sept 2017 yg meminta Kemendagri utk mengkonsolidasikan/mengordinasikan kebijakan Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi terkait dengN permasalahan perijinan Meikarta.

6) Jadi, dasar hukum keterlibatan Kemendagri bukan pada teknis perijinannya, namun lebih pada aspek Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , sebagaimana diatur dlm UU Pemda 23/2014 khususnya terkait dengan Produk Hukum Daerah (Perda No 12/2014 dan Pergub yang belum disiapkan) tentang keduanya merupakan  acuan untuk perijinan. Perijinannya sendiri, merupakan kewenangan Bupati Bekasi, sedang Rekomendasi (Dalam hal ini Rekomendasi Dengan Catatan -RDC) menjadi kewenangan Gub Jabar.
Sedangkan posisi kemendagri, hanya bisa memfasilitasi untuk meminimalisir friksi, polemik konflik kewenangan Pemprov Jawa Barat dengan Pemkab Bekasi serta sebagai upaya pembinaan memperkuat sinergitas kedua level pemerintahan tersebut dalam pelayanan publik.

7) Dengan demikian, sesuai UU Pemda, memang benar bahwa berdasarkan hasil rapat yang di fasilitasi Dirjen Otonomi Daerah,  Mendagri melaksanaan tugas pembinaan dengan  meminta agar Bupati Bekasi menyelesaikan masalah tersebut sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dengan duduk bersama dengan Pemprov Jawa Barat, agar tidak menjadi polemik di ruang publik. Dan sebagai tindak lanjut  hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI.

8) Bahwa Rapat yang difasilitasi Kemendagri Cq.Dirjen Otda tanggal 3 Oktober 2017, adalah tindak lanjut hasil RDP di Komisi II DPR tgl.27 September 2017 yang menyepakati agar Kemendagri menfasilitasi konsolidasi kebijakan Pemprov Jawa Barat dengan Pemkab Bekasi terkait masalah tsb.

9) Semua proses2 tersebut diatas berlangsung terbuka dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

10) Mendagri Tjahjo Kumolo selalu  konsisten mendukung sepenuhnya upaya pencegahan  dan  pemberantasan korupsi oleh aparat penegak hukum. Senantiasa konsisten melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat UU Pemda.Dan tak henti-hentinya mengingatkan kepada diri sendiri, aparat Kemendagri dan pemda serta DPRD untuk menghindari area rawan korupsi. Oleh karena itu, dalam konteks fasilitasi pembinaan kepada Pemda Jabar dan Pemkab Bekasi yang berselisih soal perijinan Meikarta saat itu, kemendagri telah melaksanakaan sesuai hukum yang berlaku, dilaksanakam secara terbuka dan  Mendagri Tjahjo clear dan clean.

TTD

Kapuspen Kemendagri

Bahtiar Baharuddin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *