Tjahjo Kumolo

Penggunaan Hutang Tidak Transparan

Tahun 2012 ini hutang luar negeri Indonesia capai Rp 1.937 triliun atau naik sekitar Rp 600 triliun dalam waktu kurang dari 5 tahun. Untuk 2012 hutang Indonesia bertambah Rp 134 triliun.

Ironisnya pada tahun yang sama, Indonesia juga harus keluar uang untuk bayar bunga hutang sebesar Rp 122 triliun atau hanya selisih Rp 12 Trilyun dari hutang yang didapatkan

Dengan demikian bunga yang dibayarkan tahun ini capai 90% dari hutang yang didapat. Jika hari ini Indonesia berani hentikan hutang baru dan mulai membayar cicilan sebesar Rp 50 triliun per-tahun atau Rp 1,1 triliun per- minggu maka untuk melunasi hutang pokok-nya saja Indonesia butuh waktu 40 tahun.

Tetapi jika yang dilunasi berikut dengan bunga berbunganya maka kemungkinan hutang itu lunas 100 tahun dari hari ini, yaitu pada tahun 2112

Dengan hitungan itu maka Indonesia baru bisa bebas hutang di tiga generasi kedepan. Apakah menghentikan hutang dan disiplin penghematan anggaran mampu dilakukan Pemerintah sekarang? Jelas tidak mungkin, karena jika di bandingkan dengan total hutang dari tahun 1945 hingga 2007 yang berjumlah Rp 1300 triliun maka hutang yang dibuat Pemerintah kabinet Indonesia Bersatu dalam 5 tahun terakhir setara dengan 50% hutang Indonesia selama 67 tahun.

Rata-rata utang baru setiap tahun 200 triliun maka kalau 2014 sangat mungkin hutang berkisar 2400 T, persoalannya hutang itu produktifitasnya tidak dirasakan oleh rakyat, infrastruktur jelek, listrik bayar pet, sekolah mahal, biaya kesehatan tinggi, subsidi mau dicabut, lantas utang itu kemana larinya?

Jika berangkat dari pertimbangan dan perbandingan hutang dari tiap presiden dlm 67 tahun dan besaran hutang yang dibuat pemerintah kabinet sekarang dalam 5 tahun serta pola hidup mewah dan korupsi pejabat era sekarang, bisa disimpulkan bahwa penghentian atau pengurangan hutang harus terjadi. Tahun 2014 hutang Indonesia dengan bunganya bukan tidak mungkin akan mencapai bahkan lebih dari Rp 2.400 Trilyun.

Belum lagi hutang ini penggunaannya sangat tidak jelas/transparan penggunaannya. Menurut saya ada baiknya DPR dalam APBNP harus tegas menolak hutang baru tersebut yang diajukan Pemerintah, melalui MenKeu. Sebelum pemerintah dapat menjelaskan penggunaannya untuk apa secara specific dengan perencanaan dan laporan pertanggung jawaban hutan hutang tahun yang lalu peruntukannya apa mencapai sasaran?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.