Tjahjo Kumolo

Pengangkatan Iriawan sebagai Pj Gub Jabar Sesuai Aturan, Ini Regulasinya

– Untuk mengisi kekosongan kepala daerah karena jabatan berakhir, maka diisi oleh Pejabat Gubernur, yang adalah seorang pejabat Eselon 1 (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya) sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat 10 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

– Sesuai penjelasan Pasal 19 UU 5 tahun 2014 tentang ASN bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi Madya ( JPT Madya) adalah Sekjen, Dirjen, Irjen Deputi, Sestama (termasuk Sestama Lemhanas), pada Kementerian/Lembaga termasuk lembaga negara adalah jabatan Sipil / ASN, yang dapat diisi oleh ASN atau anggota Polri/TNI .

– Jabatan ASN tertentu di Pusat yang dapat diisi oleh anggota TNI/Polri diatur dalam PP, sesuai Pasal 20 UU 5 Tahun 2014 tentang ASN, salah satunya Sestama Lemhanas.

– Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (JPT Madya) yang dapat diisi oleh anggota TNI/Polri, dibagi dua: 1) untuk JPT Madya di instansi tertentu sebagaimana ditetapkan dalam PP (PP 21/2002) tidak perlu alih status keanggotaan Polrinya seperti Sestama Lemhanas; 2) sedang di instansi lain sebagai eselon 1 di Kementrian/Lembaga di luar yang ditetapkan dlm PP 21/2002 maka yang bersangkutan harus alih status dulu baru kemudian diperbolehkan menjadi Pj Gubernur (seperti Tantri Bali Lamo sebagai Pj Sulsel adalah Eselon 1 Kemendagri, Purwaka sebagai Pj Gubernur Jatim adalah eselon 1 di Kominfo, Soedarmo Pj Gubernur Aceh adalah eselon 1 Kemendagri dsb).

Catatan: Kemendagri dan Kominfo bukan lembaga tertentu yang bila dijabat oleh anggota TNI/Polri tidak harus alih status, alias harus alih status. Sementara di lembaga-lembaga berikut ini, anggota TNI/Polri tidak harus alih status yaitu : eselon 1 Polhukam, Kemhan, Sekmil, BIN, LSN, Lemhanas, Wantanas, SAR Nas, BNN dsb.

– Iriawan adalah Sestama Lemhanas, yang diberi tugas tambahan di samping tugasnya sebagai Sestama juga sebagai Pj Gubernur Jabar, tidak harus alih status keanggotaan Polrinya karena menduduki jabatan ASN di instansi tertentu yang memang tidak dipersyaratkan untuk mundur/alih status dari jabatan Polrinya. Sedangkan Pj Gubernur adalah jabatan administratif penugasan dari pusat yang menempel jabatan struktural eselon 1 induknya di Pusat. Ketika menjabat Pj Gubernur jabatan maka eselon 1-nya tidak boleh dilepaskan.

Catatan : Sementara itu, dengan tugas baru sebagai Sestama, otomatis Iriawan walau Polri aktif namun secara kedinasan di bawah kendali Gubernur Lemhanas, menjadi non aktif dari garis komando kedinasan Polri.

– Kesimpulan: Pengangkatan Sestama Lemhanas (Komjen Irawan) sebagai Pj Gubernur Jabar, tidak melanggar aturan, walau yang bersangkutan masih anggota Polri aktif atau tidak mengundurkan diri/ alih status keanggotaan Polrinya menjadi ASN.

–Tjahjo Kumolo–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *