Tjahjo Kumolo

Penerapan Kebijakan Digital

1) TVRI harus sigap dalam penerapan kebijakan digital, pastikan mendapat alokasi frekuensi di semua wilayah layanan. Jangan kalah dengan swasta.

2) Sebagai penyelenggara multiplexing, semua persyaratan dalam peraturan menteri no. 22 tahun 2011 harus dipenuhi baik termasuk perangkat multiplex, sistem pemancar, sistem jaringan dan sarana prasarana lainnya.

3)Dalam penerapan digital ini, pemerintah memperhatikan kepentingan tv-tv lokal. Saya pelajari peraturan digital, seolah memberikan ruang lebih untuk tv eksisting (tv nasional). Secara financial tentu saja tv nasional sangat kuat dan mampu menjadi penyelenggara multiplexing maupun penyelenggaran konten , namun perlu kita ingat semangat UU penyiaran adalah mengembangkan tv lokal dan berjaringan. Jangan sampai tuduhan kita melegitimasi pemusatan kepemilikan tv semakin kuat.

4)Dalam mengumumkan tender penyelenggara multiplexing, Kominfo harus setransparan mungkin, karena isu digital ini sangat sensitif. Jika memang tv lokal tidak mampu ya umumkan saja alasannya baik dari segi legalitas maupun teknis. Supaya tidak ada prasangka.

5)Kominfo harus pastikan agar penyelenggara multiplexing menampung semua penyelenggara konten yang memenuhi syarat secara fair. Saya khawatir pemain besar hanya mau menampung tv-tv yang masuk dalam groupnya atau rekannya. Maka kominfo harus melakukan evaluasi. Kalau tidak sesuai, jangan ragu berikan sanksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.