Tjahjo Kumolo

Penangkapan oleh Intelijen Dikhawatirkan Jadi Penculikan

TEMPO Interaktif, Jakarta – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menolak sejumlah kewenangan khusus Badan Intelijen Negara seperti yang diusulkan pemerintah dalam Rancangan Undang-Undang Intelijen Negara. Kewenangan itu adalah penyadapan pembicaraan tanpa izin pengadilan dan penangkapan serta penahanan. “Pasal itu rawan digunakan untuk (aktivitas) penculikan,” kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo via pesan pendek kepada Tempo, Senin 28 Maret 2011 kemarin. Menurut dia, kewenangan khusus BIN itu menunjukkan masih kuatnya paradigma intel yang menginteli warga negaranya sendiri.

Tjahjo mencontohkan pasal 15 rancangan versi pemerintah yang berisi wewenang penangkapan yang disamarkan dengan wewenang pemeriksaan intensif selama 7 x 24 jam. Menurut dia, pemeriksaan selama sepekan itu membuat terperiksa tak bisa memberi kabar kepada siapa pun.

“Mengambil orang dari satu tempat tanpa surat perintah, tanpa identitas penangkapnya, tak diberi tahu di mana tempat interogasinya, tanpa pengacara, tanpa anak-istri tahu, walau cuma 7 x 24 jam, itu apa bedanya dengan penculikan?” kata Tjahjo.

Tjahjo mengkritik hal itu menunjukkan BIN belum mampu menjadi intelijen modern kelas dunia. “Intelijen belum optimal dalam mendeteksi perilaku negara lain yang dengki dan mengancam NKRI,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan di Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Selain kalangan politikus, usul itu menuai kritik dari para pegiat hak asasi manusia dan akademisi. Salah satunya dari Koalisi Advokasi RUU Intelijen, yang berisi 21 lembaga swadaya masyarakat, termasuk Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan serta Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Kemarin koalisi menyatakan pemerintah dan DPR tak jelas dalam mengonsep aturan intelijen.

Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian HAM Wahidudin Adam membantah pendapat kewenangan melakukan pemeriksaan intensif itu sama dengan penculikan. Menurut dia, batasan waktu 7 x 24 jam untuk pemeriksaan justru untuk memberi kepastian. Dia menegaskan soal teknis pelaksanaan wewenang itu akan diatur dalam peraturan pemerintah. “Guna memastikan tak ada pelanggaran HAM.”

Sumber: Tempo Interaktif, Selasa, 29 Maret 2011 | 05:48 WIB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.