Tjahjo Kumolo

Pemerintah Tak Pernah Ragu Menindak Tegas Ormas Radikal

1. Apakah pemerintah mendatang akan lebih tegas meredam maraknya intoleransi dan radikalisme?

Pemerintah akan tetap dalam melakukan tindakan tegas bagi siapapun baik organisasi kemasyarakat, individu atau kelompok yang jelas jelas melakukan aktivitas yang mengakibatkan terjadinya intoleransi dan bahaya radikalisme baik extrim kanan, kiri atau lainnya yang bisa mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Tindakan pemerintah jelas diambil berdasarkan kooridor hukum atau peraturan perundang undang yang berlaku seperti uu no 17 thn 2013 ttg ormas sebagaimana telah diubah dengan UU No 16 tahun 2017 ttg penetapan perppu no 2 thn 2017 menjadi uu dan uu terorisme.

2. Apa upaya konkret saat ini untuk mencegah tumbuhnya kelompok ideologi radikal?

Upaya-upaya yang konkret dalam mencegah tumbuh berkembangnya kelompok2 idelogi radikal seperti yang telah diambil ketika melalukan pembubaran ormas yang jelas jelas ideologinya bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dimana para founding fathers pendiri bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras dan golongan telah sepakat dan bulat bahwa Pancasila adalah dasar negara dan upaya-upaya lainnya adalah dengan secara masif dengan seluruh kementerian, lembaga dan pemda melakukan pemahaman dan sosialisasi di semua tingkatan masyarakat terutama generasi muda tentang 4 konsesus dasar Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI

3. Di sejumlah daerah, apakah Kesbangpol sudah endus adanya kelompok berideologi radikal dan intoleran?

Pemerintah daerah sebagai salah satu sistem
atau bagian dari Pemerintah dalam hal ini yang melaksanan urusan kesatuan dan
persatuan bangsa yaitu kesbangpol yang tugas dan fungsinya mengemban dalam
menjaga situasi daerah yang kondusif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan
bekerjasama dengan inatansi vertikal lainnya yang ada melakukan deteksi dan
cegah dini setiap tindakan yang diindikasikan mengarah ke faham radikal dan
intolerans

4. Sejauh ini adakah kendala dalam hal penindakan?

Pemerintah tidak pernah ragu dalam
menerapkan dan menegakan peraturan yang berlaku apabila jelas2 tindakan
tersebut mengarah kepada faham radikalisme dan tindakan intoleransi seperti
yang telah diambil terhadap ormas yang telah dicabut status badan hukumnya dan
dinyatakan bubar. Keputusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.ketika MA
menolak kasasi yang diajukan ormas tab

5. Bagaimana payung hukum meredam persebaran ideologi radikal, sudah cukup efektif?

Undang undang yang saat ini berlaku
diwilayah hukum negara kita terkait dengan sanksi hukum bagi individu atau
kelompok yang melakukan tindakan yang mengarah faham radikalisme sudah ada
namun jika apabila diperlukan dapat disempurnakan seperti kepada ormas yang
telah terdaftar baik.skt maupun badan hukum bisa dikenakan karena ada
pengaturan terkait kewajiban, larangan dan sanksi yang dilanggar di UU Ni 17
tahun 2013 ttg ormas sebagaimana telah diubah dengan UU no 16 tahun 2017 ttg
penetapan Perppu no 2 tahun 2017 menjadi Undang undang atau juga pasal2 yang
diatur dlm Undang Undang terorisme.

Demikian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.