Tjahjo Kumolo

Pedoman Penyusunan APBD TA 2020, Catatan Mendagri

CATATAN MENDAGRI
PADA ACARA PEMBUKAAN SOSIALISASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2020
JAKARTA, 18 JUNI 2019

A. Pertemuan ini memiliki makna strategis sebagai langkah awal penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

B. Dengan berbagai regulasi yang ada, pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah

C. Indikator utama untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah ketepatan penyelesaian APBD, tingginya penyerapan APBD, ketepatan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), kualitas opini pemeriksaan BPK dan perbaikan atas Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

D. Dari data realisasi APBD provinsi tahun 2017 terlihat realisasi belanja sebesar Rp724,23 triliun atau 87,55% dari total belanja APBD, sehingga membesarnya angka SiLPA pemerintah daerah. Rendahnya daya serap APBD antara lain disebabkan terlambatnya pemerintah daerah dalam menetapkan Perda tentang APBD dan keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa.

E. APBD sebagai salah satu instrumen penting dalam menggerakkan perekonomian daerah maupun nasional, maka disamping pentingnya pemahaman peranan APBD dalam konteks pembangunan daerah, perlu penyelarasan dengan kebijakan pembangunan nasional.

F. Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, saya meminta perhatian hadirin semua beberapa hal sebagai berikut:

  1. Bagi 270 Pemerintah daerah yang akan melaksanakan kegiatan Pilkada, yang tahapan penyelenggaraanya dimulai Tahun 2019, mengalokasikan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2020 dalam bentuk belanja hibah kepada KPU dan Bawaslu dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pendanaan Kegiatan Pilkada.
  2. Menyediakan anggaran pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan;
  3. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan pe-rundang-undangan, seperti:
  4. Fokus APBD terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah;
  5. Perhatikan jadwal dan tahapan proses penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD Tahun Anggaran 2020 dan secara substansial APBD tetap diorientasikan pada upaya pemenuhan kepentingan masyarakat yang bersifat inklusif;
  6. Penyusunan KUA dan PPAS harus berpedoman pada RKPD Tahun 2020 dan prioritas pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2020, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah;
  7. Dalam pembahasan penyusunan anggaran hindari kongkalikong;
  8. Pastikan anggaran yang telah didedikasikan untuk rakyat benar-benar berjalan secara efisien dan dijaga dengan penuh integritas sehingga berjalan efisien;
  9. Penyederhanaan nomenklatur anggaran agar lebih jelas, to the point, dan tidak absurd;
  10. Sinergitas anggaran program dan kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pelaksanaan tugas FORKOPIMDA Provinsi, FORKOPIMDA Kabupat-en, FORKOPIMDA Kota, dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan;
  11. Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  12. Menyampaikan laporan realisasi APBD semester pertama dan tahunan secara tepat waktu, sehingga pelaksanaan dan penyerapan anggaran dapat terpantau lebih awal untuk menentukan langkah-langkah perbaikannya.

G. Permasalahan yang menjadi perhatian terkait dengan alokasi APBD untuk belanja:

  1. Penganggaran tidak sesuai dengan substansi
  2. Realisasi belanja tidak sesuai dengan alokasi angarannya
  3. Kelebihan pembayaran honorarium, perjalanan dinas, dan paket meeting
  4. Kelebihan pembayaran pada belanja barang dan jasa, termasuk jasa konsultasi
  5. Kelebihan pembayaran belanja modal
  6. Penyaluran belanja program yang belum dapat dimanfaatkan
  7. Penyaluran belanja barang ke masyarakat yang tidak memadai
  8. Pertanggungjawaban belanja kurang tertib.

TJAHJO KUMOLO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.