Tjahjo Kumolo

Pe-eR Besar Perlindungan TKI

Perlu pendataan ulang kembali bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) yang sudah bekerja di luar negeri. Untuk sementara pemerintah harus menghentikan dulu TKI yang akan dikirim. Perlu Mou G to G antara Indonesia dengan negara penerima tenaga kerja Indonesia agar kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, ada jaminan asuransi, kepastian hukum, dan negara berhak menuntut pemerintah atau negara yang bersangkutan, misalnya perlu political will semua pihak untuk menghentikan pola penganiayaan yg semakin hari semakin sering terjadi.

Prinsipnya, negara hrs bertanggungjawab dan wajib melindungi nasib warganegara RI yang berada di luar wilayah NKRI baik dalam posisinya sedang berada di negara lain atau sedang melakukan pekerjaan di negara lain.

Kasus penganiayaan tenaga kerja RI di luar negeri khususnya di Saudia Arabia dan Malaysia menunjukkan begitu lemahnya kontrol negara untuk memonitor warga negaranya, khususnya yg bekerja di negara lain, mulai dari proses pemberangkatan maupun selama warga negara RI tersebut tinggal di negara lain.

Peristiwa yang tidak diinginkan ini bisa terjadi karena kualitas pemahaman/pendidikan tenaga kerja Indonesia yg rrelatif minim dan bisa juga tanpa adanya pengawasan yang rutin dilakukan oleh negara melalui KBRI nya, padahal tugas utama KBRI adalah memonitor dan melindungi warga negara Indonesia yang bekerja di negara lain.

Sebab lain, bisa juga tanpa adanya koordinasi terpadu dari pengerah tenaga kerja-Depnaker- imigrasi yang mengeluarkan visa kerja, dan Deplu melalui KBRI setempat yang kadang ada yang tidak dilapori.

Iintinya perlu penataan sistem yang terpadu antar departeme dalam hal pengiriman tenaga kerja Indonesia, agar perlindungan hak-hak sebagai warga negara terjamin di negara tersebut.

Kalau terjadi hal semacam Sumiati misalnya siapa yang harus bertanggung jawab?? Kan tdk ada yg berani menyatakan bertanggung-jawab. Pengerah tenaga kerjanya harusnya dikejar “siapa” dan hrs terus dievaluasi agar terus memonitor secara periodik tenaga kerja yang ditempatkannya.

Pemda Propinsi, Kabupaten Kota sampai dengan Desa harus ikut mengawasi warganya yang akan ada niatan bekerja ke luar negeri, dan badan usaha tenaga kerja harus termonitor di daerahnya masing-masing, sehingga aparatur pemerintah dari pusat sampai daerah ikut bertanggung-jawab, jangan dilepas saja warganya tanpa monitor.

Jadi, seluruh Indonesia harus menghentikan dulu pengiriman, kemudian ditata, didata, tuntas dulu.

(Tjahjo Kumolo, 19 November 2010)

9 Responses to Pe-eR Besar Perlindungan TKI

  1. Edi 19/11/2010 at 12:28

    Bila hal ini di biarkan tentu akan lebih banyak lagi sumiati2 lainnya yang akan mengalami kekejian seperti ini, benar sekali Pak Tjahjo kita harus menghentikan pengiriman TKI dulu dan melakukan pendataan yang jelas, kasian orang kecil yang mencari sesupa nasi harus mengalami tragedi yang seperti ini terus di negara orang. terus berjuang pak Tjahjo.( edi di Tegal)

    Reply
  2. adek 19/11/2010 at 12:32

    Sungguh biadab perlakuan terhadap sumiati, pemerintah dalam hal ini harus bertindak tegas dan cepat, hentikan pengiriman TKI kita STOP sudah banyak korban dari para pahlawan Devisa. adek di bali

    Reply
  3. adek 19/11/2010 at 12:34

    Ini sih gila dan sangat biadab,mohon pemerintah lebih cepat tangap.

    Reply
  4. dini 19/11/2010 at 12:40

    Pak tolong teruskan aspirasi kami agar para TKI kita tidak mengalami hal yang seperti ini terus. dini medan

    Reply
  5. Al Smith 19/11/2010 at 15:26

    Bener tuh pak saatnya TKI kita di berikan perlindungan, sudah banyak korban dan jangan di tambah korban lagi. kami mohon pak aspirasi kami dapat di dengar

    Reply
  6. GENE 20/11/2010 at 20:46

    Pak Sekjen,Sangat perlu adanya perlindungan hukum terhadap TKI yg bekerja di SaudiArabia dan Malaysia.Apalah arti mendapat upah yg besar tapi bgn tubuh penuh dgn goresan2 pisau,gunting,bahkan mengalami perkosaan yg dilakukan oleh majikan.

    Reply
  7. Adrian 21/11/2010 at 16:03

    Kasus ini bukan yang pertama kali Bung, dari nggk ada tindakan nyata dari pemerintah, sebagai realisasi perlindungan terhadap TKI di luar negri, yang ada cuma pembahasan peraturan yang bahkan menambah ruang lingkup korupsi, dan pemerasan terhadap TKI, contohnya BNP2TKI. mungkin maksudnya baik, tapi yang beroperasi di lapangan malah meresahkan.
    Belum lagi msalah pembahasan peraturan tenaga kerja yang hanya menghabiskan uang negara, hasilnya Non sen…
    .

    Reply
  8. Adrian 21/11/2010 at 16:06

    Semua partai dan fraksi sama saja lah, nggk ada yang namanya aspiratif, klo sudah duduk di kursi yang empuk tetep aja manggut manggut,liat uang gepokan.
    Demi rakyat cuma bohong belaka, berjuang untuk rakyat cuma topeng

    Reply
  9. utik 27/11/2010 at 09:59

    diawali dari pemerintah, membuat aturannya perihal tenaga kerja Indonesia (TKI)yang bekerja ke luar negeri termasuk perijinan penyalurnya dengan segala persyaratannya agar tidak terjadi hal-hal yg tidak diinginkan. karena sudah terlanjur maka bisa dicari akar permasalahannya dan dibahas sebagai bahan untuk membuat aturan. ngaten Om

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *