Tjahjo Kumolo

PDIP Tolak RUU Kamnas

SEMARANG–MICOM: PDIP menolak pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional (Kamnas) Pasalnya, peran dan posisi seluruh aktor yang terkait dengan keamanan nasional sudah memiliki UU tersendiri.

“Setelah saya cermati dan kaji ulang, tidak perlu dibuat RUU Kamnas yang sekarang masuk pembahasan antara DPR dan pemerintah. Karena peran dan posisi semua aktor sudah diatur secara proprorsional di dalam UU-nya sendiri-sendiri,” kata Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo di Semarang, Jawa Tengah, Minggu (15/7).

Menurut anggota Komisi I DPR itu, keamanan nasional adalah suatu kondisi yang harus diwujudkan dengan menyinergikan peran aktor-aktor, seperti TNI, diplomasi, dan keamanan dalam negeri. Padahal, peran dan posisi TNI sudah diatur dalam UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dan UU 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Untuk diplomasi, lanjut dia, sudah diatur dalam UU 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan berbagai aturan perundangan terkait hubungan luar negeri. Selain itu, peran aktor keamanan dalam negeri juga sudah diatur di dalam Pasal 4 UU No.2/2002 tentang Polri.

Sehingga, Tjahjo mengkhawatirkan, pembahasan RUU Kamnas hanya akan mementahkan UU yang telah ada. Dan bila ada kondisi darurat, sambung dia, pemerintah bisa menggunakan peran TNI untuk membantu operasional keamanan dalam negeri berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Di negara-negara demokrasi yang berdasarkan hukum, kata Tjahjo, penegakan keamanan dalam negeri yang pertama-tama adalah law enforcement (penegakan hukum). “Jadi, bukan dengan aksi kekuatan militer karena ancaman dalam negeri, melainkan perbuatan melawan hukum negara oleh warga negaranya sendiri,” kata dia. (Ant/OL-04)

Sumber: mediaindonesia.com, Senin, 16 Juli 2012 01:59 WIB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.