Tjahjo Kumolo

Pangkas kewenangan MK soal sengketa hasil Pemilu!

LENSAINDONESIA.COM: Ditangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtra dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan suap atas kasus sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah membuat beberapa kalangan melontarkan wacana dihapuskannya wewenang MK dalam menyidangkan sengketa Pemilu. Apalagi, kewenangan yang diberikan pada MK tersebut dinilai menyalahi UUD 1945.

Anggota Komisi I DPR RI, Tjahjo Kumolo menyatakan, sebagai pengawal konstitusi, MK seharusnya lebih taat konstitusi. Menurutnya, kewenangan yang diberikan UU MK dalam urusan persidangan sengketa Pemilu bertentangan dengan UUD 1945.

“Kewenangan MK terbatas sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam konstitusi, berbeda dengan ketentuan tentang MA pada Pasal 24 ayat (1) dalam frasa `dan kewenangan lain`. Sehingga, kewenangan MK yang diberikan oleh UU untuk mengadili sengketa Pemilu harus dihapuskan,” tegasnya kepada LICOM, Kamis (03/10/2013).

Menurut Sekretaris Jendral PDIP ini, kewenangan MK dalam memutus sengketa hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 E UUD Negara RI tahun 1945 dan tidak terkait dengan ketentuan Pasal 18 ayat 4 yang menyatakan kepala daerah dipilih secara demokratis.

“Untuk itu, senyampang sedang berlangsung pembahasan RUU Pilkada, sebaiknya PDIP sebagai salah satu pembentuk konstitusi (di dalam sidang MPR 1999-2002) mengusulkan dan memerjuangkan penghapusan ketentuan penyelesaian sengketa oleh MK dihapus dari UU/RUU tentang Pilkada,” tandasnya.

Seperti diketahui, KPK menangkap Ketua MK berinisial AM yang diduga menerima uang terkait sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

“Penyidik menangkap tangan beberapa orang di kompleks Widya Chandra, dengan inisial AM, CHN, dan CN,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi.

Johan mengatakan, AM merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi, sementara CHN seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan CN seorang pengusaha.

Di Widya Chandra, penyidik menyita uang dolar Singapura yang diperkirakan senilai Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar. Uang tersebut diduga merupakan pemberian CHN dan CN kepada AM terkait sengketa Pilkada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

Setelah itu, lanjut Budi, KPK juga melakukan operasi tangkap tangan di sebuah hotel di wilayah Jakarta Pusat dan menahan dua orang yang dengan inisial HB yang merupakan kepala dinas dan DH yang merupakan pihak swasta. “HB seorang kepala daerah. DH itu swasta, diamankan di sebuah hotel di wilayah Jakarta Pusat,” paparnya @endang

Sumber: lensaindonesia.com, Kamis, 03 Oktober 2013 09:53 WIB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.