Tjahjo Kumolo

OTT Kepala Daerah Masih Marak, Ini Yang Akan Dibenahi Kemendagri Lebih Lanjut

Catatan Mendagri

Sisi positif dari OTT Kepala Daerah (KDH) adalah keberhasilan KPK dalam penegakan hukum dan kita mengapresiasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih.

Sisi negatifnya, mengecewakan, sebagai Mendagri saya prihatin, dan ini sekaligus indikasi perlunya kami lebih kerja keras membenahi berbagai hal sebagai berikut:

1) Pembenahan sistem — sudah terus menerus dilakukan.

2) Penerapan e-goverment didukung dengan transparansi, mulai dari e-planning, e-budgetting, e-procurement , e-permit (perizinan) dsb.

3) Mengurangi pilkada biaya tinggi, penguatan kelembagaan Inspektorat daerah dsb.

4) Reorientasi perilaku kepemimpinan Kepala Daerah (orientasi bagi Kepala Daerah baru, komitmen dalam bentuk pakta integritas, berbagai teguran dan supervisi KPK, hingga sanksi yang lebih tegas (begitu kena OTT langsung diganti dengan Plt).

5) Membangun budaya organisasi –walau tetap berpegang pada asas praduga tidak bersalah sampai keputusan hukum tetap; antisipasi gerakan anti korupsi dengan menanamkan nilai-nilai MALU, revitalisasi Waskat (pengawasan melekat) di birokrasi hingga sanksi yang lebih tegas.

Inspektorat Daerah akan kita terus ditata ulang kewenangannya supaya bisa mengamankan sebagai perangkat daerah dan sekaligus perangkat wilayah pusat sesuai saran KPK dan BPKP.

Kedepan, seluruh latihan kepemimpinan dan diklat sedang kami benahi dengan menambah menjadi 50% modul berisi substansi Anti Korupsi, khususnya pencegahan sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental.

Korupsi sangat kompleks dan menjadi tanggung jwb kita semua dalam pencegahan maupun penanggulangan, termasuk sekolah, media, pengusaha, dan parpol, dan diri saya sendiri sbg Mendagri.

Untuk mengurangi kasus OTT Kepala Daerah, maka peran semua pihak sangat penting untuk memilih Kepala Daerah yang diusungnya dengan integritas dan komitmen anti korupsi yang kuat. Walau belum sepenuhnya, namun upaya kearah recruitment calon Kepala Daerah sudah mulai dilakukan dengan adanya psikotes, sekolah-sekolah partai, diklat calon Kepala Daerah di sejumlah partai.

Saya berharap, OTT Walikota Cilegon ini yang terakhir. Prinsipnya, ayo kita kawal bersama untuk terwujudnya tata kelola pemerintah yang bersih sesuai nawa cita ke dua.

Kemendagri meminta semua Kepala Daerah untuk berkomitmen melaksanakan sumpah dan janjinya saat dilantik sebagai Kepala Daerah secara konsisten.

Demikian.
Terimakasih.

Tjahjo Kumolo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *