Tjahjo Kumolo

Menpan RB Bantah Rekrutmen CPNS Mendiskriminasi Kaum Disabilitas

Jakarta: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan pemerintah tidak mendiskriminasi siapa pun yang ingin mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS). Namun, Tjahjo mengakui ada penyesuaian aturan untuk beberapa pihak di sejumlah lembaga yang membuka lowongan CPNS.

Menurut Tjahjo, aturan untuk penyandang disabilitas yang ingin melamar sebagai CPNS juga cukup jelas. Mereka dapat mendaftar sebagai CPNS, bahkan minimal dua persen disabilitas harus diterima sebagai PNS.

“Tetapi spesifiknya, kan masing-masing kementerian punya. Tidak harus menerima seseorang kalau dia memang tidak memenuhi persyaratan,” ungkap Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis, 21 November 2019.

Tjahjo mencontohkan salah satu yang sulit menerima penyandang disabilitas ialah di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Kualifikasi CPNS di Bakamla pasti akan disesuaikan dengan kriteria yang diperlukan.

Kendati begitu, Tjahjo menegaskan tidak ada aturan umum yang mendiskriminasi para penyandang disabilitas. Semua berhak mendapat kesempatan menjadi abdi negara.

Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan Peraturan Menpan RB Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Pengadaan CPNS 2019 bersifat umum dan tidak mengatur syarat-syarat secara spesifik. Peraturan itu hanya mengatur batasan minimal dua persen untuk formasi disabilitas.

“Penyadang disabilitas dapat melamar pada formasi umum maupun formasi khusus disabilitas,” ungkap dia.

Di sisi lain, Tjahjo menyebut telah mengeluarkan surat edaran, Senin 18 November 2019. Surat berisi perintah pada institusi pemerintahan melihat atau meninjau kembali persyaratan yang telah dikeluarkan. Namun, Kemenpan RB tetap tak berwenang soal persyaratan spesifik masing-masing kementerian atau lembaga.

“Bisa langsung ditanyakan kepada panitia instansi masing-masing. Agar mengetahui secara pasti latar belakang pertimbangannya,” ucap eks Mendagri itu.

Sebelumya, Ombudsman mendapat laporan dugaan diskriminasi penyandang disabilitas pada seleksi penerimaan CPNS. Formasi bagi penyandang disabilitas terbatas.

Ombudsman berharap hal tersebut diperhatikan pemerintah khususnya Kemenpan RB.

Ombudsman berencana melakukan inspeksi mendadak dalam rangkaian seleksi CPNS buat mencegah laporan serupa. Beberapa ‘aksi’ yang akan dilakukan Ombudsman di antaranya, mendatangi lokasi ujian, supervisi help desk, dan unit pengaduan di setiap instansi yang akan menyelenggarakan penerimaan CPNS. (medcom.id)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.