Tjahjo Kumolo

Mendagri Urai Konflik Kemenkumham dan Walikota Tangerang

Jakarta – Mendagri Tjahjo Kumolo memanggil Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengurai perseteruan soal konflik lahan. 

Tjahjo mengatakan siang ini pihaknya memanggil pihak-pihak terkait untuk diminta keterangannya. Pasalnya, dia menyebut hampir setiap kementerian memiliki lahan di daerah-daerah. 

“Siang ini kita undang tim, sekjen, biro hukum untuk minta penjelasan. Ini kan berawal dari RUU RT-RW. Saya kira hampir setiap kementerian pasti punya lahan di semua kota,” ujarnya di PTIK, Jaksel, Kamis (18/7).

Meski kementerian
punya aset di setiap kota atau daerah, Tjahjo menekankan bahwa peruntukkannya
tetap harus diperhatikan. Dalam hal ini koordinasi dengan pemerintah daerah
menjadi sebuah keharusan.

“Tinggal bagaimana peruntukannya, bagaimana koordinasinya, bagaimana
mencari aset-aset, yaitu aset pusat atau daerah. Kalau sampai Kemenkumham punya
aset di semua daerah dan ingin memanfaatkan aset itu, kan wajar saja,”
tuturnya. 

Terlepas dari sengketa lahan tersebut, Tjahjo menyayangkan tindakan pemutusan
listrik dan air secara sepihak oleh Pemkot Tangerang karena telah mengganggu
kenyamanan masyarakat sekitar.

Untuk meminimalisasi
peristiwa serupa, Tjahjo menekankan pentingnya peran gubernur agar berkoordinasi
dengan seluruh kepala daerah. 

“Kita beri penekanan kepada peran gubernur untuk lebih bisa optimal dan
berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah. Ini bukan cocok dan tidak, masalah
aturan, masalah sistem, mekanisme,” ucapnya.

Kemenkumham sebelumnya melaporkan Wali Kota Arief ke Polres Kota Tangerang
terkait konflik lahan dan penghentian layanan di sejumlah fasilitas milik
Kemenkumham di Tangerang. 

Dia mengancam
menghentikan layanan perbaikan drainase, penerangan jalan, dan pengangkutan
sampah usai Menteri Yasonna menyindir pihaknya menghambat perizinan
pembangunan.

Pemkot Tangerang kemudian balik melaporkan Kemenkumham ke kepolisian. Kabag
Humas Pemerintah Kota Tangerang Ahmad Ricky Fauzan mengatakan laporan tersebut
telah dibuat pada Selasa (16/7) dan berkaitan dengan pembangunan Politeknik
Kemenkumham yang dianggap menyalahi aturan tata ruang.

Ricky juga tak menampik bahwa laporan itu dibuat sebagai respons atas laporan
Kemenkumham terhadap Walkot Arief. (CNN Indonesia)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.