Tjahjo Kumolo

Mendagri soal UU MD3: Kritik Boleh, Tapi Siapa Pun Tak Mau Dihina

Jakarta – DPR dan pemerintah telah mengesahkan revisi UU MD3, meski sejumlah aturan di dalamnya menuai kontroversi. Salah satunya adalah Pasal 122 huruf k yang membungkam demokrasi karena pengkritik anggota DPR bisa dipidana.

Dalam pasal tersebut, disebutkan DPR, melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berwenang untuk mengambil langkah hukum atau langkah lain kepada seseorang, kelompok, atau badan hukum yang dianggap merendahkan kehormatan DPR sebagai lembaga dan anggota DPR.

Meski demikian, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, menilai aturan ini dibuat untuk mencegah adanya penghinaan kepada DPR.

“Saya kira enggak. Itu dipisahkan. Sebagai manusia, kalau saya dikritik, silakan. Saya harus terima kritik sepedas apapun. Tapi kalau sudah dihina, ya saya kira siapa pun kan enggak mau dihina. Itu Intinya,” ungkap Tjahjo di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (13/2).

Tjahjo juga menegaskan, Kemendagri menerima keputusan DPR dan pemerintah soal UU MD3 yang baru disahkan. Ia juga mengaku tidak akan ikut campur, karena dari sisi pemerintah sudah diwakilkan oleh Kemenkumham Yasonna Laoly.

“Saya tidak ikut campur karena pemerintah sudah diwakili Kemenkumham dan tentunya Pak Menteri sudah menyerap aspirasi teman-teman di fraksi,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, sah-sah saja jika ada fraksi atau partai yang masih tidak setuju dengan UU MD3 yang telah disahkan.

“Saya kira apa yang diputuskan DPR dan pemerintah ya saya selaku Kemendagri setuju saja. Ada fraksi dan partai yang enggak ikut ya sah-sah saja,” tandasnya. (kumparan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.