Tjahjo Kumolo

Mendagri Soal MoU, Korupsi Ya Harus Diproses

Semarang – Menteri Dalam Negeri TjahjoKumolo mengharapkan masyarakat untuk melihat secara jernih atas MoU yang dilakukan bersama Kemendagri, Kejaksaan dan Kepolisian.

MoU antara Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan Kejaksaan Agung yang diteken terkait penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi. Selain itu, seluruh aparatur pemerintah baik pusat maupun daerah harus menghindari area rawan korupsi.

“Apapun yang melakukan tindak pidana korupsi, apalagi yang menggunakan atau memakai uang negara, saya kira itu harus diproses secara hukum. Yang MoU itu, hanya jangan sampai diskresi kebijakan, mulai dari saya sampai seluruh para pejabat maupun aparatur sipil negara harus diklarifikasi dulu,” kata Tjahjo usai meresmikan patung dr Tjipto Mangoenkoesoemo di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Sabtu (3/3/2018), malam.

Tjahjo mengatakan, jika ada temuan BPK, mereka harus diproses terlebih dahulu sekian bulan. Kemudian, ada klarifikasi yang menyangkut administrasi.

“Kalau yang OTT, kena ya sudah, nggak bisa mengembalikan uang tidak menghilangkan proses hukumnya. Jadi, bukan MoU sekadar untuk kita kalau ada laporan masyarakat baik lewat Inspektorat Daerah nanti diserahkan kepada Kepolisian, Kejaksaan dikaji dan sebagainya itu saja, tapi menyangkut penggunaan uang harus walaupun dikembalikan tetap diproses secara hukum. OTT apalagi nggak bisa, apapun ini negara hukum semua sesuai aturan hukum,” tuturnya.

Ia menyebutkan, MoU harus dilihat secara jernih kalau ada laporan dari masyarakat menyangkut administrasi.

“Jadi MoU harus dilihat secara jernih, bukan mau membebaskan orang yang korupsi tidaklah, nggak mungkin karena itu sudah menjadi kewenangan Kejaksaan, Kepolisian, kewenangan KPK, termasuk bagaimana Inspektorat Daerah itu fungsi pencegahan, mengingatkan kembali bahwa area rawan korupsi itu harus dihindari, perencanaan anggaran, dana hibah bansos, belanja barang dan jasa itu yang harus dicermati, harus dipahami oleh seluruh aparatur pemerintah baik pusat maupun daerah,” kata dia.

Mendagri Tjahjo Kumolo mengajak melawan politik uang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Selain itu, melawan kampanye yang berujar kebencian, fitnah maupun SARA.

“Apapun, Pilkada ini, kita harus lawan yang namanya politik uang. Kita harus lawan calon kepala daerah atau siapapun yang menggunakan aset pemerintah, apalagi keuangan daerah, negara digunakan untuk kepentingan Pilkada harus dihindari,” kata Tjahjo.

“Itu saja, saya kira kunci suksesnya Pilkada, memilih kepala daerah jadi harus amanah, hindari area rawan korupsi tadi, hindari kampanye yang berujar kebencian, hindari politik uang,” lanjut dia. (detik)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *